Jakarta, katada.id— Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendukung langkah pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyasar kalangan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Bendahara Umum PP KAMMI, Wira Putra, menilai program tersebut menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing, termasuk mahasiswa sebagai bagian penting pembangunan sumber daya manusia nasional.
“PP KAMMI mendukung pemerintah apabila program Makan Bergizi Gratis juga dipersiapkan untuk mahasiswa. Kebutuhan gizi mahasiswa perlu menjadi perhatian bersama karena mereka adalah calon pemimpin masa depan bangsa,” ujar Wira Putra dalam keterangannya, Senin (12/5).
Menurut dia, kondisi ekonomi mahasiswa di berbagai daerah masih cukup beragam. Banyak mahasiswa yang harus mengatur pengeluaran secara ketat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan makan.
Karena itu, kata Wira, akses terhadap makanan sehat dan bergizi masih menjadi tantangan bagi sebagian mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Program ini penting agar mahasiswa dapat lebih fokus menjalani proses pendidikan tanpa dibebani persoalan pemenuhan kebutuhan dasar,” katanya.
PP KAMMI juga menilai kampus-kampus di Indonesia sebenarnya telah memiliki sarana yang dapat mendukung implementasi program MBG. Salah satunya dengan memanfaatkan kantin kampus sebagai dapur pelaksana program tanpa harus membangun fasilitas baru.
Meski demikian, Wira menegaskan pelaksanaan program harus tetap mengedepankan kualitas makanan dan standar kesehatan yang ketat.
“Kantin kampus bisa diberdayakan sebagai dapur sehat. Tetapi harus ada standarisasi yang jelas, mulai dari kebersihan tempat, kualitas bahan pangan, hingga proses pengolahan makanan agar benar-benar higienis dan bergizi,” ujarnya.
Terkait adanya sejumlah rektor yang menyampaikan penolakan terhadap program MBG di lingkungan kampus, PP KAMMI menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam proses kebijakan publik.
Namun, menurut Wira, pemerintah dapat memulai implementasi program di kampus-kampus yang telah siap menerima pelaksanaan MBG.
“Laksanakan saja dulu di beberapa kampus yang menerima MBG. Semoga nantinya rektor yang menolak akan menerima program MBG ini setelah melihat dampaknya secara luas bagi mahasiswa dan masyarakat,” katanya.
Selain mendukung pemenuhan gizi mahasiswa, program MBG juga dinilai berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan kantin kampus, UMKM, petani, hingga pelaku usaha kecil di sekitar lingkungan perguruan tinggi.
PP KAMMI juga mendorong agar pelaksanaan program dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan melibatkan mahasiswa dalam pengawasan implementasinya.
“Program ini bukan sekadar soal makan gratis, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun mahasiswa Indonesia yang sehat, fokus belajar, dan siap menjadi kekuatan besar bangsa di masa depan,” tutup Wira Putra.
