Tanggapi RAPBD 2023, Ini Sejumlah Saran dan Kritik DPRD KLU

0
Juru bicara gabungan fraksi Rusdianto saat membacakan menyampaikan pandangan umum terhadap penyampaian eksekutif terkait rancangan APBD (RAPBD) 2023

Lombok Utara, Katada.id- DPRD Lombok Utara menyampaikan pandangan umum terhadap penyampaian eksekutif terkait rancangan APBD (RAPBD) 2023, di aula sidang Selasa (15/11) Dalam penyampaian tersebut, seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan terkait RAPBD tersebut.

Juru bicara fraksi DPRD Lombok Utara I Made Kariyasa mengatakan, penyusunan APBD tahun 2023 harus sejalan dengan upaya pemerintah, dalam mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas.

“Segala perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi APBD yang ditetapkan pemerintah daerah seharusnya mengacu pada tujuan atau visi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara,” tuturnya.

Gabungan fraksi PKB, Golkar, Gerindra dan PDIP memandang upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan. Terlebih melihat kondisi masyarakat pasca Covid-19. Sehingga setiap rupiah dalam APBD 2023 ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jika terjadi kesalahan terhadap pengelolaan APBD dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan daerah, khususnya masyarakat Lombok utara,” sambungnya.

Politisi PDIP ini menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi kritikan sekaligus masukan demi kesempurnaan penyusunan rancangan APBD 2023. Di antaranya mengenai kebijakan dan program Pemda untuk memulihkan pariwisata, khususnya Gili Tramena yang berkontribusi besar menyumbang PAD.

“Kebijakan atau program apa saja yang dilakukan Pemda untuk memulihkan ini,” katanya.

Gabungan fraksi PKB, Gerindra, Golkar dan PDIP mengimbau Pemda untuk lebih mengoptimalkan langkah-langkah konkrit terkait penyusunan anggaran. Harus berbasis kinerja dengan melakukan penguatan pelaksanaan money follow program. Tentunya dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan pengeluaran serta hasil yang diharapkan.

“Dengan melakukan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial serta mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja,” jelasnya.

Selain itu, fraksi dewan juga menyoroti perihal bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG). Hingga empat tahun berlalu, masih terdapat banyak masyarakat KLU yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Pihaknya mempertanyakan sejauh mana komunikasi yang dilakukan Pemda dengan pemerintah pusat.

“Sejauh mana proses komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat mengingat data usulan yang dikirim ke pemerintah pusat sudah valid,” ujarnya.

Begitu juga dengan tindak lanjut program pemberian bantuan modal usaha tanpa bunga kepada pelaku usaha UMKM. Hal ini merupakan tindak lanjut dari prioritas pembangunan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.
Guna meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus mampu menggali dan menumbuhkan sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah. Di antaranya dengan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pungut pajak dan retribusi daerah yang masih manual.

“Banyak sekali persoalan sehingga pajak dan retribusi daerah tidak maksimal terpungut. Oleh karena itu kami memberikan masukan agar sistem pungut pajak dan retribusi daerah secara online,” katanya.

Gabungan fraksi PKB, Golkar, Gerindra dan PDIP juga mengimbau pemerintah daerah untuk lebih maksimal memainkan perannya dalam mendorong investasi masuk ke daerah. Hal ini untuk meningkatkan ekonomi dan membuka lapangan kerja lebih mudah.

Dampak covid-19 masih dirasakan sampai saat ini terutama pada sektor ekonomi. Sebab itu kerawanan sosial juga harus menjadi fokus utama yang harus diantisipasi. Beratnya pendapatan individu tentu akan berdampak pada kerawanan sosial, seperti terjadinya perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Gabung fraksi juga menyoroti peningkatan angka kemiskinan menjadi 27,04 persen. Sedangkan target penurunan pada tahun 2023 menjadi 24,99 persen. Sehingga terdapat kesenjangan 2,09 persen atau sekitaran 1.735 kepala keluarga yang harus diintervensi.

“Gabungan fraksi PKB, Golkar, Gerindra dan PDIP menanyakan adakah data by name by addres dan bagaimana cara mengintervensinya,” tanyanya.

“Stunting yang saat ini menjadi isu nasional, kami ingin pertanyakan sejauh mana upaya yang sudah dilakukan, bagaimana ketersediaan anggaran dan upaya yang akan dilakukan ke depan,” tandasnya. (ham)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here