Bima, katada.id – Laskar Tani Donggo-Soromandi (LTDS) kembali menggelar aksi. Rabu (8/7), mereka menggedor Kantor DPRD Bima.
Tuntutan aksi jilid III ini masih seputaran kesejahteraan petani jagung. Mereka mendesak dewan agar mencurahkan perhatian kepada para petani jagung. Dimana, harga jagung saat ini anjlok.
Aksi mahasiswa sempat diwarnai bakar ban. Adu mulut antara aparat keamanan dan mahasiswa tak terhindarkan. Beruntung, ketegangan itu tidak sampai menimbulkan benturan fisik.
Dalam aksinya, LTDS menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Bima. Diantaranya, meminta PD Wawo menyerap hasil pertanian warga, mengganti struktur PD Wawo secara total, membentuk pansus untuk menindaklanjuti dugaan kerugian daerah di PD Wawo.
’’Bila DPRD dan bupati tidak bisa mengubah orientasi dan mengganti struktur PD Wawo, silahkan rintis Perusahaan Daerah baru untuk menyerap produktifitas petani secara professional,’’ desak Kordum Aksi LTDS, Kuran Manjaya saat membacakan tuntutannya.
Mereka juga mendesak DPRD menghadirkan Perda yang melindungi petani. Menghadirkan gudang penampung jagung, mesin pengering jagung dan tekhnologi Pertanian di Kabupaten Bima, terutama di Kecamatan sental produksi.
Aksi mahasiswa ini disambut anggota DPRD dari Dapil III, Ramdin dan Supardin. Awalnya, dewan dari Partai Golkar dan Gerindra ini meminta perwakilan dari massa audiensi di dalam gedung DPRD kabupaten Bima. Tetapi ditolak mahasiswa. Massa menginginkan dewan menjawab tuntutan terbuka untuk umum.
“Kami menolak tawaran DPRD terkait mengirim utusan masuk ke dalam gedung, karena kami ingin audiensi secara terbuka di muka umum,” tegas Korlap I LTDS, Satria Madisa.
Anggota DPRD Bima, Ramdin maupun Supardin menjawab diplomatis tuntutan mahasiswa. “Kami akan merespon dan membahas terhadap tuntutan teman-teman untuk mensejahterakan petani jagung di Donggo dan Soromandi. Bahkan wilayah yang memiliki potensi penghasilan jagung,” janjinya.
Ia meminta mahasiswa tetap mengawal tuntutan. “Teman-teman masa aksi dari LTDS bisa langsung mengawal dan mengontrol bagaimana tuntutan ini kami bahas,” kata Supardin. (izl)
