Mataram, Katada.id – Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus (AMPK) Universitas Mataram (Unram) menggelar unjuk rasa, Kamis (20/2). Selain mendesak Rektor Unram menertibkan oknum satpam yang bertindak represif, mahasiswa juga menyoroti dugaan pemotongan beasiswa bidikmisi mahasiswa unram, dugaan suap KKN, optimalisasi pintu elektronik, hadirnya Indomart dan penetapan akreditasi status prodi yakni program studi Sosiologi, Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional menjadi fakultas.
Wakil Rektor II, Dr. Kurniawan, SH. MH menjelaskan, dugaan pemotongan beasiswa bidikmisi dan dugaan suap KKN sudah selesai secara administratif. Bahkan Unram sudah memutuskan oknum hingga dimutasi selama tiga tahun untuk soal bidikmisi.
“Kami tidak mengintervensi proses hukum (bidikmisi dan suap KKN, red) Kita tunggu bersama hasilnya. Yang jelas, kami sudah umumkan dibeberapa media,” bebernya dihadapan mahasiswa.
Sebagai informasi, dugaan pemotongan beasiswa bidikmisi Unram sempat ditangani Polres Mataram. Namun dalam penangannya tidak ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga polisi menghentikan penyelidikannya.
Lebih lanjut, Dr. Kurniawan menjelaskan terkait tuntutan mahasiswa soal penetapan fakultas Fisipol. Menurutnya, sebenarnya pihak kampus mengharapkan juga menjadi fakultas sendiri.
“Itulah alasan kami mengundang Pak Wapres, karena penetapan fakultas, terhalangi moratorium,” ungkapnya.
Mantan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unram itu juga menjawab terkait hadirnya Indomart di Unram. “Unram termasuk PTN, Badan Layanan Umum (BLU). Unram berwenang menghadirkan Indomart, agar Unram tidak bergantung dengan UKT. Bila ada dari koperasi Mahasiswa Unram (Kopma) ingin terlibat, ruangan saya terbuka,” imbuhnya.
Aksi kali ini berjalan lancar. Setelah puas mendengar jawaban dari pihak kampus, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. (sm)
