Lombok Utara, Katada.id- Harapan baru bagi dunia pendidikan di Lombok Utara kian terpupuk dengan kehadiran Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri serta Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, H. Lalu Hardian Irfani yang hadir secara virtual.
Sosialisasi ini berlangsung di Halaman Kantor Dinas Dikbudpora KLU, Selasa (6/5) dan turut dihadiri oleh Ketua DPRD KLU Agus Jasmani, anggota DPRD KLU fraksi PKB, Kadis Dikbudpora KLU H. Adenan serta para kepala sekolah se-KLU.
Wabup Kusmalahadi Syamsuri dalam sambautannya mengatakan program PIP tujuannya meringankan beban pendidikan dan mendukung peningkatan SDM. Program PIP adalah jembatan vital untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak usia 6 hingga 21 tahun. Memastikan agar mereka mendapatkan layanan pendidikan yang layak hingga tamat sekolah.
“Alhamdulillah, pemerintah Lombok Utara bersama dengan stakeholder terkait sangat antusias menyambut kegiatan Sosialisasi PIP ini,” tuturnya.
Sapaan Bang Kus ini berharap agar PIP dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang tergolong tidak mampu untuk mengenyam pendidikan. Menurutnya, program ini juga selaras dengan visi dan misi RPJMD KLU 2025-2029, yang berfokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya melalui program “sapu bersih drop out”.
“Saya menekankan pentingnya peran kepala sekolah untuk mengawal program ini, memastikan bahwa bantuan PIP langsung diterima oleh siswa yang berhak,” ujarnya.
Sementara itu, H Lalu Hardian Irfani menjelaskan, bahwa PIP ini merupakan salah satu asta cita atau delapan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan utama pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.
“PIP hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ekonominya masih rendah,” tegasnya.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan pemotongan anggaran PIP, setelah dana cair dari pemerintah pusat. “Langsung saja dibagikan kepada para siswa yang berhak menerimanya,” tandasnya.
Sebab kata Lalu Hardian ,masih ada daerah-daerah yang sengaja mengurangi nominal bantuan yang seharusnya diterima siswa.
“Semoga di Lombok Utara tidak ditemukan hal seperti ini, karena kita seorang pendidik, maka kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” tutupnya. (ham)
