Bima, katada.id – Penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) memeriksa pejabat kantor cabang pembantu (KCP) BNI Woha, Kabupaten Bima, Rabu (31/7).
Perempuan berinisial AS itu dimintai keterangan mengenai dugaan kredit fiktif tahun 2021. Sebelum dicecar, AS datang bersama stafnya ke Kejari Bima pukul 11.30 Wita. Ia membawa sejumlah dokumen yang diduga data nasabah.
Selanjutnya, ia masuk ke dalam ruangan penyelidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bima.
Kasi Pidsus Kejari Bima Catur Hidayat membenarkan adanya pemanggilan pihak BNI Woha. ”Iya, ada satu orang unsur pimpinan BNI yang kami mintai keterangan,” ungkapnya dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp.
Ia menerangkan, pemanggilan pimpinan BNI Woha ini untuk kepentingan pengumpulan data dan keterangan terkait penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2021. ”Kami juga akan agendakan pemanggilan pihak internal BNI,” bebernya.
Penyelidik juga menjadwalkan pemanggilan ketua kelompok inisial AA. Ia berperan mengkoordinir warga calon nasabah hingga mengumpulkan bahan kredit.
Catur mengaku surat panggilan sudah dilayangkan dan rencananya akan dimintai keterangan pekan ini. ”Yang jelas, saat ini kami sedang puldata dan pulbaket,” kata Catur.
Dalam kasus ini, puluhan nasabah menjadi korban kredit fiktif. Awalnya, para nasabah mengajukan bahan secara kolektif melalui AA warga Tambe, Kecamatan Bolo, Bima. Bahan tersebut diserahkan lagi kepada seorang warga Desa Rasabou inisial Y.
Setelah bahan diterima, nasabah diminta datang ke kantor KCP BNI Woha untuk penandatanganan akta kredit. Kemudian, pihak bank menerbitkan buku rekening dan ATM. Namun buku rekening beserta ATM diminta kembali oleh Y dengan alasan menunggu pencairan.
Setelah menunggu lama, dana KUR tak kunjung cair. Namun mereka tercatat memiliki utang di BNI Woha.
Mereka mengetahui ada utang setelah mengajukan kredit di bank lain. Petugas bank memberitahu bahwa mereka memiliki utang masing-masing Rp 50 juta di BNI Woha. (ain)
