Mataram, katada.id – Dua orang kader akan menjadi lawan Golkar di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Lombok Barat.
Kader Golkar Suhaili FT memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur NTB berpasangan dengan Zulkieflimansyah. Ia diusung PKS, Demokrat, dan NasDem. Sedangkan Golkar resmi mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri.
Sementara di Pilbup Lombok Barat, kader Golkar Iman Kafali maju sebagai calon Wakil Bupati. Ia berpasangan dengan calon Bupati Lombok Barat Nurhidayah yang diusung Demokrat, PPP, dan Gelora.
Ketua DPD I Golkar NTB, Mohan Roliskana memastikan kader Golkar yang mendaftarkan diri di luar partai Golkar tidak akan dipecat. “Saya rasa itu hak politiknya,” jelas Mohan usai penyerahan SK B1KWK Partai Golkar di Hotel Golden Palace, Senin (26/8).
Ia menegaskan kader Golkar memiliki posisi tawar yang cukup tinggi di masyarakat. Hal itu yang menjadi alasan banyak kader Golkar maju di Pilkada dan kemudian diminati oleh partai-partai lain. “Ini menandakan kita ini kaya (banyak kader potensial, red),” tegasnya.
Mohan menambahkan, persaingan di pilkada merupakan keniscayaan. Namun Golkar merupakan partai yang siap bertarung.
“Inilah laboratorium sudah kita siapkan bagi kader Partai Golkar ikut bertarung di kontestasi. Meskipun mereka tidak menggunakan partai Golkar,” jelas Mohan.
Mengenai dua kader berpengalaman ikut pilkada tanpa rekomendasi Golkar, Mohan menegaskan bahwa B1KWK menjadi keputusan yang harus diikuti oleh seluruh kader Golkar.
Karena itu, DPP Golkar berharap meraih kemenangan 60 persen pada Pilkada di NTB. “Minimal enam atau tujuh harus bisa lolos dengan menjadi calon kepala daerah,” ujar dia.
Mohan juga menegaskan bahwa kader akan tetap tegak lurus sesuai keputusan DPP Golkar. “Tegak lurus terhadap apa yang sudah menjadi keputusan kebijakan partai kita,” kata dia.
Dia juga menjelaskan, format surat keputusan B1KWK merupakan keputusan yang akan dipatuhi seluruh kader Golkar, karena sudah dilakukan secara berjenjang melalui survei dan asesmen keseluruhan oleh DPP.
“Ini dilakukan melalui tolak ukur melalui survei beberapa kali. kemudian juga sudah punya asesmen keseluruhan oleh DPP,” jelasnya. (com)
