Bima, Katada.id – Dorong Partisipasi perempuan dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bima, kini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima membentuk kelompok perempuan anti politik uang di Desa Kangga, Kecamatan Langgudu.
Pembentukan Perempuan Pengawas Pemilu/Pilkada anti politik uang tersebut dikoordinir Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bima, Damrah, M. Pd.
Pembentukan kelompok perempuan anti politik uang dimulai di Desa Kangga Kecamatan Langgudu, pada 1 Februari 2020. Juga pada saat pembentukan itu, pihaknya menggandeng Kader Pengawas Partisipatif (KPP) Bawaslu setempat.
Kata Damrah, perempuan yang dibentuk sebagai kelompok anti politik uang berasal dari kelompok PKK, Kader Posyandu, Penerima PKH, Kelompok Majelis Ta’lim, Remaja Putri dan Ibu-Ibu yang ada di desa setempat.
“Kita sangat apresiasi, cukup luar biasa antusiasme para kartini-kartini di Desa Kangga,” ucapnya, beberapa waktu lalu.
“Peserta yang sudah dibentuk sekitar 100 orang,” tambahnya.
Selanjutnya, alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini berharap, perempuan di desa-desa lainnya juga memiliki semangat yang tinggi sebagaimana yang ditunjukan oleh perempuan yang berada di ujung timur Kecamatan Langgudu tersebut. Karena, kata dia, kelompok perempuan anti politik uang akan dibentuk juga di beberapa Kecamatan yang ada keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Panwascam.
Sisi positif dari pembentukan kelompok perempuan ini, agar memiliki peran penting dalam mengawal setiap tahapan proses Pilkada yang akan dihelat September mendatang. Karena itu, ia berharap agar setiap perempuan dapat berperan aktif dalam menanamkan nilai kesadaran diri dan orang lain, sehingga akan terbentuk kesadaran kolektif tentang bahaya politik uang.
“Karena politik uang itu selain dapat menciderai azas-azas Pemilu/Pilkada, juga dalam agama Islam dilarang, sogok-menyogok dalam Islam hukumnya haram. Oleh karena itu, kita wajib menolak dan melawan praktek politik uang,” pungkasnya. (rif)
