Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, komitmen utama APBD kali ini adalah memastikan seluruh anggaran digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (28/11).
“Saya bersyukur karena melalui proses pembahasan ini saya belajar banyak tentang harapan dan pandangan anggota dewan. Dengan pemahaman yang semakin dalam, kita harus memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Iqbal dalam sambutannya.
Gubernur mengapresiasi kerja keras DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan APBD 2026. Ia menyebut proses tersebut berjalan dinamis, obyektif, konstruktif, dan terbuka, bahkan harus diselesaikan hingga larut malam.
“Laporan dari staf, sering saya terima jam satu atau dua dini hari. Banyak yang tetap bekerja meski dalam kondisi tidak fit. Untuk itu saya berterima kasih,” tuturnya.
Strategi Efisiensi dan Peningkatan PAD
APBD 2026 ditetapkan sebagai komitmen moral dan politik pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utamanya mencakup penguatan sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan ketahanan lingkungan.
Menanggapi sejumlah catatan dan rekomendasi dari DPRD, Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB menjelaskan langkah strategis pemerintah. Salah satunya adalah efisiensi operasional melalui penggunaan kendaraan dinas (randis) bertenaga listrik.
Selain penghematan, Pemprov juga fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi sektor potensial dan percepatan inventarisasi aset.
Sejumlah program strategis yang didukung pendanaan pusat juga akan terus berjalan, seperti revitalisasi jalan daerah, rehabilitasi irigasi, perbaikan sekolah, serta pengembangan kampung nelayan yang ditargetkan mencapai 40 lokasi pada periode 2026–2027.
Respons Cepat Bencana
Terkait penanganan kebencanaan, Gubernur Iqbal memastikan pemerintah bergerak cepat merespons banjir yang terjadi di Bima dan Lombok Timur. Salah satu langkah cepat yang disiapkan adalah pemasangan Jembatan Bailey guna memulihkan akses transportasi masyarakat yang terputus.
“Jembatan ini hanya membutuhkan waktu tujuh hari untuk berdiri sehingga aktivitas ekonomi dan sosial bisa segera kembali berjalan,” jelasnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur NTB mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan generasi muda NTB, untuk turut aktif terlibat dalam pembangunan daerah. “Pemerintah dan DPRD tidak dapat bekerja sendiri. Semangat kebersamaan seluruh masyarakat NTB adalah kunci pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
