Mataram, Katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) terus mengoptimalkan penyaluran berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan mutu, relevansi, serta pemerataan layanan pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh wilayah NTB.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov NTB dalam memastikan seluruh satuan pendidikan memperoleh layanan yang optimal, sekaligus mendukung pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dikpora NTB, Bowo Susatyo, melalui Koordinator Pokja Kelembagaan dan Kurikulum Dikpora NTB, Lalu Yaniwardan, M.Pd., menjelaskan bahwa salah satu program utama yang dioptimalkan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Dana BOS dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan operasional sekolah, seperti pemeliharaan sarana, pengadaan barang dan jasa, pengadaan buku, hingga pembayaran honor guru non-PNS,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 penyaluran BOS untuk jenjang SMA di NTB mencakup 149 sekolah negeri dengan total anggaran mencapai Rp160,3 miliar, serta 237 sekolah swasta dengan alokasi sekitar Rp30,47 miliar. Bantuan ini menjangkau seluruh kabupaten/kota di NTB.
Selain BOS, Pemprov NTB juga mendorong transformasi pembelajaran melalui program Bantuan Alat Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP). Hingga 2026, sebanyak 356 dari total 424 SMA di NTB telah menerima bantuan tersebut.
Penggunaan papan interaktif digital ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan siswa, fokus belajar, serta pemahaman materi melalui metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga melaksanakan Program Revitalisasi Sekolah SMA yang berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana melalui rehabilitasi, pembangunan, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih layak. Program ini dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah dan telah mencapai progres 100 persen.
Untuk tahun 2026, sebanyak 33 SMA negeri dan 25 SMA swasta diusulkan sebagai penerima program revitalisasi. Seluruh usulan tersebut telah melalui proses verifikasi dan sinkronisasi data hingga 31 Oktober 2025, dan saat ini menunggu penetapan dari pemerintah pusat.
Yaniwardan menegaskan, optimalisasi berbagai program bantuan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov NTB dalam menghadirkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.
“Pemprov NTB memastikan seluruh bantuan dari pemerintah pusat dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah,” tegasnya.
Melalui berbagai intervensi program tersebut, Pemprov NTB berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan modern, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. (*)
