Mataram, katada.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menginginkan pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dilakukan secara lebih inklusif dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan bersama General Manager Geopark Rinjani Qwadru P. Wicaksono serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di ruang kerjanya, Senin (23/2).
Miq Iqbal menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB siap bekerja sama dan mendukung penuh berbagai program Balai TNGR. Menurutnya, setiap persoalan yang muncul di Gunung Rinjani akan berdampak langsung kepada pemerintah daerah.
“Apapun yang terjadi dalam pengelolaan Gunung Rinjani, kami orang pertama yang menghadapi situasi itu. Karena itu, TNGR tidak bisa berjalan sendiri menghadapi semua persoalan,” tegasnya.
Perlu Pola Kerja Sama Terbaik
Gubernur menilai selama ini koordinasi antara TNGR dengan Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten seperti Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek konservasi dan tata kelola destinasi wisata kelas dunia tersebut.
Ia mendorong agar pola kerja sama pengelolaan bersama dirumuskan dengan mengadopsi praktik terbaik yang sesuai dengan karakteristik lokal.
Miq Iqbal mencontohkan inisiatif vertical rescue yang digagas Pemprov NTB bersama sejumlah pemangku kepentingan saat terjadi kecelakaan pendaki beberapa waktu lalu. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti pentingnya sinergi antara TNGR, pemerintah provinsi, kabupaten, serta masyarakat dalam sistem keamanan dan penyelamatan pendakian.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek konservasi seperti pengelolaan sampah, pemberdayaan potensi desa penyangga, infrastruktur pendukung, hingga tata kelola wisata pendakian sebagai sumber pendapatan daerah.
Usul Tiket Eksklusif dan Berasuransi
Orang nomor satu di NTB ini bahkan mendorong skema pendakian yang lebih selektif dan berstandar tinggi.
“Kalau perlu tiket pendakian dibuat lebih mahal, bersertifikat dan berasuransi sebagai pendakian eksklusif khusus bagi pendaki mancanegara. Bukan mass tourism, asalkan manfaat ekonominya kembali untuk pengembangan masyarakat sekitar melalui badan layanan usaha daerah,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan Rinjani.
Ia juga menyinggung perlunya perbaikan strategi komunikasi publik. Gubernur menilai promosi selama ini lebih menekankan istilah “trekking” ketimbang “mountaineering”, sehingga menimbulkan persepsi bahwa Rinjani adalah pendakian ringan.
“Perlu dilakukan konferensi pers dengan media, termasuk internasional, untuk menyampaikan perubahan tata kelola yang sudah kita lakukan,” tambahnya.
TNGR Siap Buka Pendakian 28 Maret
Dalam kesempatan yang sama, pihak TNGR memaparkan sejumlah program tahun ini, di antaranya pemberdayaan desa penyangga, penguatan sistem pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas keamanan, serta pengembangan merchandise dan suvenir khas wisata dan geopark.
Kepala Balai TNGR, Budhy Kurniawan, menyampaikan rencana pembukaan kembali jalur pendakian Gunung Rinjani pada 28 Maret mendatang.
Menutup arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Gunung Rinjani merupakan simbol kehidupan masyarakat NTB. Ia berharap inovasi dalam tata kelola lingkungan dan pariwisata di kawasan tersebut dapat segera diwujudkan secara kolaboratif dan berkelanjutan. (*)
