Mataram, katada.id – Warga Nusa Tenggara Barat (NTB) dihantui melonjaknya harga pangan, khususnya cabai rawit yang kini menembus Rp180 ribu per kilogram menjelang 10 hari pertama Ramadan. Lonjakan harga tersebut dinilai membebani masyarakat dan mengganggu kekhusyukan ibadah di bulan suci.
Sorotan tajam datang dari anggota DPD RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid. Ia menegaskan, Ramadan seharusnya menjadi momentum spiritual yang menghadirkan ketenangan, bukan justru menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat.
“Ramadan adalah momentum spiritual yang seharusnya memberikan ketenangan bagi masyarakat, bukan justru menambah beban ekonomi akibat lonjakan harga kebutuhan pokok,” ujarnya, Kamis (26/2).
Menurutnya, pemerintah harus memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga, terutama komoditas strategis seperti cabai rawit yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga.
“Masyarakat NTB harusnya bisa beribadah dengan tenang, tanpa dihantui lonjakan harga. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga,” tegasnya.
Mirah menilai kenaikan harga cabai berdampak langsung pada daya beli masyarakat selama Ramadan. Karena itu, ia meminta negara hadir memberikan jaminan perlindungan ekonomi agar warga dapat menjalankan ibadah tanpa kekhawatiran finansial.
“Negara harus hadir dan memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, tanpa dihantui kekhawatiran terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok,” tekannya.
Empat Rekomendasi Strategis
Menyikapi kondisi tersebut, Senator Mirah mengajukan empat rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi NTB:
Pertama, Penguatan Koordinasi Satgas Pangan.
Pemerintah diminta mengoptimalkan pengawasan terhadap gudang distributor, agen, hingga pasar induk guna mencegah distorsi distribusi. Pengawasan tersebut perlu didukung sistem pemantauan harga berbasis data yang terintegrasi.
Kedua, Optimalisasi Operasi Pasar.
Pemerintah daerah, khususnya di wilayah terdampak seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah, didorong melibatkan Dinas Perdagangan, Bulog, serta BUMD pangan untuk menggelar operasi pasar temporer guna menekan harga.
Ketiga, Manajemen Risiko Petani Lokal.
Pemerintah diminta memperkuat produktivitas hortikultura melalui peningkatan akses bibit unggul, pupuk, serta teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan cuaca.
Keempat, Evaluasi Cadangan Pangan.
Perlu kajian pengembangan cadangan terbatas untuk komoditas yang mudah rusak (perishable) melalui kerja sama dengan koperasi petani dan penyediaan fasilitas penyimpanan pascapanen.
Mirah berharap langkah-langkah tersebut segera diimplementasikan agar stabilitas harga pangan di NTB dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang dan khusyuk (*).
