Lombok Utara, Katada.id– Jeritan warga di pelosok Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), kembali mencuat. Infrastruktur jalan yang rusak parah dan minimnya kehadiran pejabat daerah menjadi sorotan tajam dalam agenda reses yang digelar oleh Ketua Fraksi PKB DPRD KLU, Adwin Gablon, Minggu (22/2/2026).
Dalam forum tersebut, kekecewaan warga tumpah. Salah satu poin utama yang disoroti adalah hilangnya figur pemimpin daerah di tengah kesulitan masyarakat pedalaman.
“Setelah Pilkada selesai, sampai sekarang kepala daerah tak pernah turun lagi. Jangankan bupati atau wakil bupati, kepala dinas saja tidak pernah turun. Bagaimana bisa tahu kondisi jalan kami di sini,” cetus seorang warga dengan nada kecewa.
Kondisi jalan yang hancur ini bukan sekadar urusan estetika, melainkan urat nadi kehidupan. Saat musim hujan tiba, akses jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang mustahil dilewati kendaraan. Dampaknya sistemik, perekonomian terganggu karena distribusi hasil bumi terhambat. Kemudian pendidikan, anak-anak harus bertaruh nyawa untuk melewati jalan ini. Terakhir evakuasi warga sakit juga menjadi tantangan tersendiri.
Adwin Gablon, yang juga anggota Komisi II DPRD KLU, membenarkan bahwa krisis infrastruktur ini merata di wilayah atas (pegunungan) Kecamatan Bayan. Berdasarkan serap aspirasi tersebut, ada beberapa wilayah yang mendesak untuk disentuh dan diperbaiki akses jalannya. Yakni, Desa Andalan hampir seluruh wilayah pedalaman, Desa Akar-akar hanya di bagian atas, Desa Loloan juga bagian atas, Desa Bayan juga dibagian atas, Desa Sambik Elen bagian atas, Desa Batu Rakit juga bagian atas dan terakhir Desa Gunjan Asri dibeberapa titik strategis.
Kata Gablon, usulan perbaikan jalan ini bukanlah barang baru. Persoalan ini selalu menjadi menu wajib dalam setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, realisasinya hingga kini dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
”Selain jalan, warga juga mendesak pengadaan tiang listrik untuk menerangi wilayah mereka yang selama ini masih berselimut kegelapan saat malam tiba” sambungnnya.
Menutup agenda resesnya, Gablon menegaskan bahwa Pemda KLU tidak boleh hanya duduk di belakang meja. Kehadiran fisik bupati dan kepala dinas terkait di lapangan sangat dinanti untuk melihat realita pahit yang dihadapi warga.
“Kita berharap ini menjadi perhatian serius. Jangan sampai usulan reses hanya menjadi tumpukan kertas tanpa eksekusi nyata, terutama di wilayah-wilayah terisolasi yang sangat membutuhkan sentuhan pembangunan,” tegas politisi PKB tersebut.(ham)
