Bima, katada.id – Rantai distribusi hasil pertanian yang panjang masih menjadi momok bagi kesejahteraan petani di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menginstruksikan koperasi untuk tidak lagi sekadar menjadi pajangan atau “penjaga gerai”, melainkan terjun langsung ke ekosistem bisnis nyata.
Penegasan itu disampaikan pria yang akrab disapa Miq Iqbal tersebut saat memberikan pengarahan kepada pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Melayu Asakota, Kota Bima, kemarin (2/3).
Menurut Iqbal, kelemahan mendasar koperasi selama ini adalah minimnya rencana bisnis yang matang. Akibatnya, akses terhadap modal perbankan seringkali terhambat. Pemprov NTB pun berkomitmen memberikan asistensi teknologi dan penyusunan business plan.
“Kita akan bantu susun rencana bisnisnya supaya bisa mengakses pinjaman perbankan. Yang paling penting, koperasi ini punya bisnis, bukan sekadar punya gerai,” tegasnya dengan nada lugas.
Salah satu misi utama penguatan koperasi ini adalah memangkas peran perantara atau makelar yang selama ini mengambil margin keuntungan terlalu besar dari petani. Iqbal miris melihat hasil panen harus berpindah tangan berkali-kali sebelum mencapai konsumen akhir, sementara nilai tukar petani tetap rendah.
Dengan koperasi yang terkonsolidasi, petani diharapkan memiliki posisi tawar (bargaining power) untuk menentukan harga sendiri. “Kalau koperasi kuat, mereka bisa ikut menentukan harga. Ini yang akan meningkatkan nilai tukar petani dan menarik minat generasi muda kembali ke sawah,” imbuhnya.
Mandiri Pangan dari Desa
Selain komoditas besar, mantan Dubes RI untuk Turki ini juga mendorong unit usaha produktif skala rumah tangga. Mulai dari peternakan ayam petelur kolektif hingga sistem greenhouse untuk cabai dan sayuran.
Langkah ini diambil untuk menekan ketergantungan NTB terhadap pasokan pangan dari luar daerah yang sering memicu fluktuasi harga. Sebagai bentuk dukungan nyata, dalam kunjungan tersebut Gubernur juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kepada Koperasi Merah Putih.
“Kalau urusan politik, kita bicarakan pada tempatnya. Tapi kalau urusan ekonomi rakyat, ini yang harus kita kerjakan bersama secara nyata,” pungkasnya. (*)
