Jakarta, katada.id – Peresmian Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan air, pangan, dan energi di wilayah tersebut. Namun, manfaat bendungan itu diperkirakan belum akan maksimal apabila pembangunan jaringan irigasi tidak segera diselesaikan.
Anggota DPD RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, mengatakan bendungan dan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Menurut dia, keberhasilan proyek strategis nasional tidak hanya diukur dari selesainya konstruksi bendungan, tetapi juga dari kemampuan air mengalir hingga ke lahan pertanian yang membutuhkan.
“Bendungan Meninting merupakan investasi strategis bagi masa depan NTB. Namun, manfaatnya belum akan optimal tanpa percepatan pembangunan jaringan irigasi. Infrastruktur pendukung ini menjadi kunci agar air dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani,” kata Mirah dalam keterangan tertulisnya, kemarin (16/7).
Ia menilai percepatan pembangunan irigasi menjadi faktor penentu dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan distribusi air yang memadai, ribuan hektare lahan pertanian berpeluang memperoleh pasokan air secara berkelanjutan sehingga indeks pertanaman meningkat dan risiko gagal panen akibat kekeringan dapat ditekan.
Alumni Universitas Indonesia ini juga mengingatkan bahwa keterlambatan pembangunan jaringan irigasi berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi yang lebih besar. Penundaan proyek, menurut dia, dapat meningkatkan biaya pembangunan di masa mendatang, terutama akibat kenaikan harga lahan dan semakin kompleksnya proses pembebasan lahan.
“Karena itu, pembangunan jaringan irigasi tidak boleh tertinggal dari pembangunan bendungan. Semakin lama ditunda, tantangan di lapangan akan semakin besar dan biaya yang harus dikeluarkan juga berpotensi meningkat,” ujarnya.
Menurut dia, percepatan pembangunan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi tersebut diperlukan agar perencanaan, pendanaan, hingga pelaksanaan proyek berjalan secara terintegrasi.
Ia menyampaikan sedikitnya empat langkah yang dinilai penting untuk mengoptimalkan fungsi Bendungan Meninting.
Pertama, pemerintah perlu menempatkan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan perencanaan sehingga penyelesaiannya dapat berjalan secara paralel.
Kedua, diperlukan pembagian pendanaan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik untuk pembangunan saluran utama, jaringan sekunder dan tersier, maupun pembebasan lahan serta pemeliharaan infrastruktur.
Ketiga, pemerintah diminta mempercepat penyelesaian persoalan lahan melalui komunikasi yang intensif dengan masyarakat, pemerintah desa, tokoh adat, dan kelompok tani agar potensi konflik dapat diminimalkan.
Keempat, pengelolaan irigasi setelah pembangunan selesai juga harus menjadi perhatian. Penguatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dinilai penting agar distribusi air berlangsung adil, efisien, dan berkelanjutan.
Bagi Mirah, keberhasilan Bendungan Meninting tidak cukup diukur dari besarnya kapasitas tampungan air, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama meningkatnya produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
“Semakin cepat jaringan irigasi dibangun, semakin cepat pula masyarakat merasakan manfaat ekonomi dari Bendungan Meninting. Kita ingin bendungan ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan, tetapi benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan di NTB,” katanya. (*)
