Jakarta, Katadata.id- Gerakan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (GEMA NTB) resmi melaporkan dugaan persoalan dalam pengelolaan fasilitas pemenuhan gizi di Kabupaten dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat.
Laporan tersebut disampaikan langsung pada Rabu (19/8/2026). GEMA NTB membawa sejumlah temuan yang mereka sebut berkaitan dengan dugaan keracunan makanan, buruknya standar sanitasi dapur, hingga dugaan praktik kolusi dalam pengelolaan fasilitas program pemenuhan gizi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Giji (SPG) Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator GEMA NTB Abdul Fattah, S.H mengatakan pelaporan ke BGN pusat dilakukan karena persoalan yang ditemukan di daerah dinilai berkaitan dengan keselamatan penerima manfaat program.
“Kami datang ke Kantor BGN Pusat untuk menyerahkan berkas laporan lengkap beserta temuan lapangan terkait insiden keracunan pangan dan carut-marutnya tata kelola dapur di Bima,” ujar Abdul Fattah di Jakarta.
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia itu memandang bahwa masalah higienitas dalam operasional dapur serta indikasi ketidaktransparanan dalam proses penunjukan pengelola maupun vendor penyedia bahan pangan harus mendapat atensi BGN.
“Fakta yang kami temukan memperlihatkan adanya dugaan kelalaian higienitas yang fatal serta indikasi kuat praktik kolusi dalam penunjukan pengelola maupun vendor penyedia bahan pangan tanpa mekanisme yang transparan,” katanya.
Soroti Sanitasi hingga Distribusi Logistik
Dalam laporan yang disampaikan kepada BGN, GEMA NTB menyoroti sejumlah persoalan yang mereka temukan dalam pengelolaan fasilitas pemenuhan gizi di Bima.
Persoalan tersebut antara lain sarana pengolahan limbah yang dinilai belum memadai, keterlambatan distribusi logistik, hingga dugaan masalah dalam proses penunjukan mitra dapur. Meskipun demikian ia tidak merincikan sejumlah dapur yang diadukan ke BGN itu.
GEMA NTB menduga persoalan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas dan keamanan pangan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
Abdul Fattah menilai program pemenuhan gizi nasional merupakan agenda strategis pemerintah yang menyangkut kesehatan masyarakat sehingga pengelolaannya harus memenuhi standar keamanan pangan, transparansi, dan akuntabilitas.
“Program gizi ini menyangkut kesehatan dan nyawa publik, bukan sarana bancakan kelompok tertentu,” ujarnya.
Desak BGN Bentuk Tim Audit Investigatif
Atas sejumlah dugaan tersebut, GEMA NTB mendesak Kepala BGN melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan program di wilayah Bima.
Mereka meminta BGN membentuk tim audit investigatif untuk memeriksa kondisi fasilitas dapur, kelayakan vendor, serta tata kelola anggaran operasional.
“Oleh karena itu, kami mendesak Kepala BGN segera membentuk Tim Audit Investigatif Independen untuk turun langsung ke Bima. Periksa kelayakan vendor, audit seluruh aliran anggaran operasional, dan segera bekukan izin fasilitas dapur yang terbukti bermasalah serta memicu korban,” tegas Abdul Fattah.
GEMA NTB juga meminta BGN mengambil langkah korektif apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran dalam pengelolaan fasilitas maupun penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Komitmen Kawal Laporan
GEMA NTB kata Fattah memastikan bahwa mereka akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut di tingkat pusat.
Jika tidak terdapat langkah korektif maupun pembenahan substantif dalam waktu dekat, GEMA NTB menyatakan siap melakukan konsolidasi terbuka untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pemenuhan gizi di Bima.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari BGN terkait laporan dan sejumlah dugaan yang disampaikan GEMA NTB tersebut. (*)
