Jakarta, katada.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih tiga penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (17/9).
Tiga penghargaan tersebut mencakup bidang perumahan, pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
NTB meraih terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Selain itu, NTB memperoleh Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan serta Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penghargaan tersebut menjadi refleksi atas kebijakan pemerintah daerah dalam menangani sejumlah kebutuhan dasar masyarakat.
“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, penilaian Kemendagri tidak hanya melihat hasil pembangunan, tetapi juga kebijakan pemerintah daerah dalam menangani tiga isu tersebut.
“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” ujarnya.
NTB Dapat Dukungan Anggaran Rp9 Miliar
Atas capaian tersebut, NTB memperoleh dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar.
Dana tersebut terdiri dari Rp6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300unit, serta masing-masing Rp1,5 miliar untuk pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Iqbal mengatakan program bedah rumah akan diprioritaskan bagi masyarakat di desa-desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Menurut dia, persoalan hunian menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan ekstrem sehingga perbaikan kualitas rumah menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem,” katanya.
Dorong Pemerataan Pendidikan
Di sektor pendidikan, Pemprov NTB melakukan pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB, salah satunya melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal.
Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan hingga wilayah pelosok.
Melalui kebijakan tersebut, kepala sekolah dengan kinerja terbaik akan didorong untuk bertugas di daerah pelosok dengan mendapatkan insentif tambahan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan,” ujar Iqbal.
Ia mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok.
Penghargaan Bukan Tujuan Akhir
Iqbal menegaskan penghargaan dari Kemendagri bukan menjadi tujuan akhir pemerintah daerah. Menurutnya, capaian tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” katanya.
Ia mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Program Desa Berdaya, khususnya yang menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mendorong pengentasan kemiskinan.
Kabupaten/Kota di NTB Ikut Raih Apresiasi
Selain pemerintah provinsi, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga memperoleh apresiasi dalam berbagai kategori.
Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat mendapatkan penghargaan di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, program pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan apresiasi pemerintah daerah diberikan untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Kemendagri juga memasukkan pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri sebagai salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” kata Tito.
Bagi Pemprov NTB, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk memastikan kebijakan yang telah disusun tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. (*)
