Mataram, katada.id – Anggota DPRD NTB Lalu Arif Rahman Hakim mendesak pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Kelompok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) menyusul dugaan keracunan makanan yang dialami penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Beber, Lombok Tengah.
Menurut Arif, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Badan Gizi Nasional (BGN) juga diminta memastikan setiap KSPPG memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memahami operasional penyediaan makanan di lapangan.
“Pembenahan total ini betul-betul harus dilakukan, karena kejadian-kejadian seperti ini bukan pertama kalinya. Badan Gizi Nasional (BGN) harus betul-betul menempatkan KSPPG yang kapabel dan memahami pola kerja di lapangan,” tegas anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan Lombok Tengah tersebut.
Arif menilai, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah muncul insiden. Sistem operasional penyediaan makanan di setiap dapur MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk kompetensi tenaga kerja dan penerapan standar pengolahan makanan.
Dia menekankan pentingnya menempatkan tenaga profesional di setiap dapur pelaksana MBG, terutama ahli gizi dan tenaga pengolahan makanan yang memiliki keterampilan sesuai bidangnya.
Menurut Arif, hal tersebut perlu menjadi perhatian karena tenaga kerja di dapur MBG digaji oleh BGN, sementara mitra bertugas menyiapkan kelengkapan sarana.
“Bicara soal dapur, semua tenaga kerja di situ digaji oleh BGN. Mitra hanya menyiapkan kelengkapan sarana. Karena itu, penempatan sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidangnya harus menjadi atensi utama,” tandasnya.
Arif berharap evaluasi dan pembenahan tata kelola KSPPG dapat memperkuat pelaksanaan program MBG, terutama dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kualitas gizi.
