Lombok Barat, katada.id—Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menitipkan pesan khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat yang baru dilantik, Fauzan Husniadi.
Ia meminta agar penguatan sistem birokrasi menjadi prioritas utama untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif dan profesional, sekalipun terjadi pergantian kepemimpinan.
Menurut Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur, birokrasi pemerintahan tidak boleh bergantung pada figur atau individu tertentu. Sebaliknya, harus dibangun sistem kerja yang kokoh, terukur, transparan, dan berkelanjutan sehingga pelayanan publik tidak terpengaruh oleh dinamika politik maupun perubahan kepemimpinan.
Pesan itu disampaikan Gubernur dalam acara pelantikan Fauzan Husniadi sebagai Sekda Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Rabu (4/11/2026).
Pelantikan dipimpin Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha. Turut hadir Anggota DPR RI Fauzan Khalid, mantan Bupati Lombok Barat dua periode, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD Lombok Barat, jajaran pejabat Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan ucapan selamat kepada Fauzan Husniadi. Ia sekaligus mengingatkan bahwa jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan memiliki tanggung jawab strategis dalam menggerakkan birokrasi, mengendalikan administrasi pemerintahan, dan menjaga kesinambungan pelayanan publik.
“Pesan terpenting saya buat Pak Sekda adalah bangun sistem. Jangan tergantung kepada orang,” tegas Miq Iqbal.
Ia menjelaskan, birokrasi merupakan institusi yang harus tetap berjalan secara konsisten dan profesional, melampaui masa jabatan seorang kepala daerah maupun pergantian kepemimpinan politik.
Karena itu, sistem pemerintahan harus dibangun di atas tata kerja yang jelas, terukur, transparan, dan akuntabel. Ketergantungan terhadap figur tertentu justru berpotensi mengganggu kesinambungan organisasi pemerintahan ketika terjadi pergantian kepemimpinan.
Gubernur juga menekankan pentingnya memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) bekerja secara profesional dan menjaga netralitas. Setiap aparatur harus menjalankan tugas sesuai kewenangan, tanggung jawab, serta mandat kepemimpinan yang sah.
Dengan fondasi birokrasi yang kuat, pemerintahan kata Miq Iqbal daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dalam setiap periode kepemimpinan.
Selain penguatan birokrasi di tingkat kabupaten, Miq Iqbal turut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan di tingkat provinsi tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan program pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tidak ada fungsi yang lebih penting bagi pemerintah provinsi selain memberikan dukungan agar para bupati dan Walikota bisa berhasil dalam menjalankan tugasnya semaksimal mungkin,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah kabupaten dan kota, terutama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)
