Mataram, katada.id – Skandal dugaan asusila di lingkungan institusi kepolisian Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak akhir.
Mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai terbukti menghamili tahanan perempuan berinisial D di dalam area kantor polisi.
Putusan pemecatan tersebut dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang berlangsung hingga Senin malam (9/11/2026) di ruang Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB.
“Semalam hasil sidang etik putusannya PTDH (pecat tidak dengan hormat),” kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid saat dikonfirmasi pada Selasa (10/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, majelis KKEP memeriksa sedikitnya 10 orang saksi, termasuk enam personel Polsek Dompu. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan tercela yang melanggar norma hukum serta etika profesi kepolisian.
Aksi persebadanan tersebut pertama kali terjadi pada 28 Juli 2026. Pelanggaran berlanjut pada Agustus 2026, di mana Sarbani diketahui mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu sebelum melakukan hubungan intim dengan D di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
D diketahui merupakan tahanan titipan Polres Dompu dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya menyebabkan korban hamil, persidangan juga mengungkap adanya rencana perbuatan untuk menggugurkan kandungan (aborsi).
Atas perbuatannya, Ipda Sarbani dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf d, serta Pasal 13 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP.
Selain dipecat, Sarbani juga dijatuhi sanksi penempatan pada tempat khusus (Patsus) selama 30 hari. Kendati demikian, ia menolak vonis majelis KKEP tersebut.
“Yang bersangkutan menyatakan banding atas putusan tersebut,” beber Kholid.
Kholid menegaskan bahwa sanksi tegas pemecatan ini merupakan komitmen pimpinan Polda NTB dalam memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Ini peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela,” tegasnya. (*)
