Mataram katada.id– Pemerintah Kabupaten Bima masih menanggung tunggakan utang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebesar Rp11,7 miliar per 31 Desember 2025. Utang kepada pihak ketiga atau rekanan tersebut tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), dengan porsi terbesar berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima.
Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam dokumen pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2025, utang PBJ Pemkab Bima mengalami penurunan sekitar Rp3,4 miliar atau 22,78 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp15,1 miliar.
Meski demikian, kewajiban pembayaran kepada rekanan masih didominasi sektor pelayanan kesehatan. RSUD Bima mencatat utang sebesar Rp9,942 miliar atau menjadi kontributor terbesar dari keseluruhan tunggakan pemerintah daerah.
RSUD Bima Dominasi Utang Pemerintah
Saldo utang RSUD Bima pada akhir 2025 memang mengalami penurunan 32,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp14,77 miliar.
Namun, nilai kewajiban yang masih tersisa hampir Rp10 miliar tersebut memperlihatkan besarnya beban pembayaran rumah sakit kepada perusahaan penyedia barang dan jasa.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima justru mengalami lonjakan utang PBJ sebesar 374,47 persen. Kewajiban dinas tersebut meningkat dari Rp343,75 juta pada 2024 menjadi sekitar Rp1,6 miliar pada akhir 2025.
Sementara itu, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) mencatat utang sebesar Rp134,8 juta. Angka tersebut naik 199,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp45 juta.
Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diperoleh, kewajiban RSUD Bima tersebar pada puluhan perusahaan penyedia obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP), kebutuhan laboratorium, oksigen medis, hingga jasa operasional dan pemeliharaan fasilitas rumah sakit. Berikut rinciannya:
Utang Penyedia Obat dan Alat Kesehatan
Sejumlah perusahaan farmasi tercatat memiliki tagihan kepada RSUD Bima, yakni:
1. PT AAM, Rp830.991.082
2. PT APL, Rp31.777.544
3. PT AMS, Rp5.394.600
4. PT AAA, Rp260.300.523
5. PT THC, Rp37.500.000
6. PT BSP, Rp139.751.195
7. PT KF, Rp458.091.175
8. PT MBS, Rp1.918.000
9. PT MUP, Rp352.839.292
10. PT MPI Tbk, Rp40.549.340
11. PT PV, Rp200.841.522
12. PT PPG, Rp372.798.408
13. PT RIP, Rp18.499.412
14. PT SST, Rp98.440.600
15. PT TSJ, Rp489.043.593
Utang Penyedia BMHP Laboratorium dan Unit Transfusi Darah (UTD)
Untuk kebutuhan bahan medis habis pakai, laboratorium, dan unit transfusi darah, daftar kewajiban RSUD Bima mencakup:
1. PT AAM, Rp32.442.764
2. PT EI, Rp13.644.964
3. PT KF, Rp168.297.420
4. PT KPA, Rp7.800.000
5. PT MBS, Rp149.644.518
6. PT MPI Tbk, Rp604.362.837
7. PT PPG, Rp43.694.323
8. PT RIP, Rp364.957.014
9. PT RE, Rp207.883.150
10. PT SDM, Rp4.594.453
11. PT TDS, Rp356.348.023
12. PT YP, Rp36.142.000
13. PT TAM, Rp195.990.000
14. PT SRN (SNA Medika), Rp22.679.943
15. PT SCPG, Rp115.506.500
16. PT CIM, Rp1.052.500
17. PT DAP, Rp52.347.600
18. PT MBS (pos tambahan), Rp71.606.886
19. PT MBCM, Rp285.558.610
20. PT NT, Rp507.227.246
21. PT RE (pos tambahan), Rp228.957.169
22. PT SMAJ, Rp218.653.752
23. PT SI, Rp238.346.007
24. PT SAM, Rp27.389.975
25. PT TI, Rp52.403.100
Utang Oksigen Medis, Pemeliharaan Alat, Kebersihan dan Bangunan RSUD
Selain kebutuhan farmasi dan bahan medis, RSUD Bima juga memiliki kewajiban kepada perusahaan penyedia jasa operasional serta pemeliharaan fasilitas rumah sakit.
Rinciannya meliputi:
1. PT BBS (pengadaan oksigen medis): Rp733.732.923
2. PT SCPG (pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium): Rp6.000.000
3. PT NT (pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium): Rp92.709.570
4. PT K (jasa cleaning service): Rp439.500.000
5. PT UEP (pengangkutan limbah B3): Rp605.523.100
6. PT COE (pemeliharaan lift): Rp91.604.429
7. PT S (pemeliharaan gedung dan bangunan): Rp59.052.000
Manajemen RSUD Belum Buka Suara
Hingga berita ini diterbitkan Direktur RSUD Bima belum merespon pertanyaan konfirmasi katada.id. Imbasnya publik belum mengetahui bagaimana langkah dan strategi BLUD tersebut dalam melunasi tunggakan utang ke puluhan penyedia. (*)
