Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan angka anak tidak sekolah (ATS) mencapai nol persen pada 2029. Target tersebut menjadi pekerjaan besar mengingat jumlah anak yang belum mengakses pendidikan di NTB diperkirakan mencapai 70.000 hingga 73.000 orang.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, salah satu persoalan utama dalam penanganan ATS adalah akurasi data. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan data anak tidak sekolah benar-benar valid agar program intervensi pendidikan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Iqbal dalam rapat koordinasi dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan serta pencegahan ATS di Hotel Prime Park Mataram, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur NTB, bupati/wali kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB.
Iqbal mengungkapkan, pemerintah provinsi saat ini tengah melakukan pembenahan dan validasi basis data ATS melalui metode random sampling. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan identitas, kondisi, dan keberadaan anak yang masuk dalam kategori tidak sekolah.
Menurut dia, penanganan ATS tidak cukup dilakukan melalui pendekatan umum. Pemerintah membutuhkan verifikasi lapangan, data yang presisi, serta dukungan dashboard pendidikan untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
Pentingnya memperbaiki data ATS secara presisi, termasuk verifikasi lapangan dan dashboard pendidikan, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, bukan sekadar menggunakan pendekatan umum,” ujar Iqbal.
Berdasarkan data Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB dan laporan terpadu, jumlah ATS di NTB diperkirakan masih berkisar 70.000 hingga 73.000 anak.
Iqbal menilai angka tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk membenahi sistem pendidikan secara menyeluruh. Penanganan ATS juga dinilai penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kolaborasi agar target nol persen ATS pada 2029 dapat tercapai.
Sementara itu, Bupati Dompu Bambang Firdaus mengatakan, persoalan SPM pendidikan dan pencegahan ATS bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan kerja kolektif seluruh kepala daerah di NTB.
Menurut Bambang, sinergi dan koordinasi lintas pemerintahan perlu diperkuat agar upaya meningkatkan IPM berjalan seiring dengan pemerataan akses pendidikan.
“Sinergitas dan kolaborasi yang intens serta terintegrasi akan terus kami lakukan agar angka IPM NTB terus naik dan target bebas dari ATS pada 2029 bisa tercapai. Ini komitmen kami,” ujarnya.
Bambang menambahkan, pembangunan ekonomi, budaya, sosial, dan infrastruktur memang penting. Namun, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui sektor pendidikan, harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Dompu, kata dia, akan terus melakukan evaluasi dan menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kualitas guru serta tenaga kependidikan.
“Pemkab Dompu akan terus melakukan evaluasi serta langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidik, guru dan tenaga kependidikan, dari hulu sampai hilir demi mendongkrak mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Dompu,” katanya.
Tingginya angka ATS di NTB menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fasilitas sekolah, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan.
Target nol ATS pada 2029 karena itu akan sangat bergantung pada validitas data, efektivitas kebijakan, dan konsistensi pelaksanaan program di tingkat daerah. (*)
