Mataram, katada.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mempersiapkan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu langkah awal dilakukan melalui pembekalan mitra pembangunan untuk memperkuat persiapan dan perencanaan calon lokasi program di berbagai daerah di Indonesia.
Di Kota Mataram, pembekalan tersebut diikuti 112 peserta yang berasal dari kalangan perguruan tinggi dan sejumlah organisasi nonpemerintah atau NGO. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 29–30 Oktober 2026, di Hotel Lombok Raya.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP, Mohamad Abdi Suhufan, mengatakan pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses persiapan, penilaian, dan perencanaan pengembangan kawasan kampung nelayan.
“Pelatihan ini diselenggarakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan kompetensi dalam mendukung proses persiapan, penilaian, serta perencanaan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih 2027,” kata Abdi dalam sambutan yang disampaikan secara daring.
Menurut dia, peserta perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme penilaian calon lokasi, pengumpulan dan verifikasi data, identifikasi kebutuhan masyarakat, hingga penyusunan rencana pengembangan kawasan.
Abdi menilai kesiapan tenaga penilai dan mitra pelaksana menjadi faktor penting untuk memastikan perencanaan program sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Sebab, setiap kawasan pesisir memiliki karakteristik, potensi, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda.
“Setiap kawasan pesisir memiliki potensi, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda sehingga proses identifikasi dan penilaian perlu dilakukan secara cermat,” ujarnya.
Dia berharap program KNMP dapat memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui penataan kawasan, peningkatan produktivitas usaha perikanan, serta pengembangan aktivitas ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.
Namun, menurut Abdi, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Perencanaan juga harus mempertimbangkan kapasitas masyarakat, potensi ekonomi lokal, dan kebutuhan nelayan sebagai penerima manfaat utama.
“Memperhatikan kapasitas masyarakat, potensi ekonomi lokal, dan kebutuhan nelayan sebagai penerima manfaat utama,” katanya.
Abdi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga penilai, mitra pelaksana, dan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi lintas lembaga diperlukan agar proses persiapan dan perencanaan berjalan terarah, terukur, serta didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menyebut pengembangan KNMP sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan dari desa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Melalui pembekalan tersebut, seluruh peserta diharapkan mampu menjalankan perannya secara profesional dan menghasilkan perencanaan KNMP 2027 yang sesuai dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan masyarakat nelayan. (*)
