Mataram, katada.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengecam dugaan intervensi PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) terhadap sejumlah perusahaan media dan jurnalis di Nusa Tenggara Barat (NTB). Intervensi tersebut diduga berkaitan dengan pemberitaan sidang kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) mantan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.
AJI Mataram mengungkapkan, dugaan tekanan itu terjadi pada Rabu hingga Kamis, 11–12 November 2026. Berdasarkan laporan yang dihimpun organisasi jurnalis tersebut, pihak PT AMGM diduga menghubungi sejumlah pimpinan redaksi media di Kota Mataram hingga menemui langsung jurnalis yang meliput persidangan.
Dalam komunikasi tersebut, PT AMGM diduga meminta media memperhalus pemberitaan terkait persidangan. Permintaan itu disebut disertai ancaman pemutusan kerja sama advertorial atau iklan apabila media tidak memenuhi keinginan perusahaan.
Tekanan tersebut bahkan diduga berlanjut pada permintaan penghapusan atau penurunan berita (takedown) yang telah dipublikasikan. Termasuk rekaman video persidangan yang sudah diunggah melalui kanal media sosial.
AJI Mataram menyebut sedikitnya tiga media mendapat tekanan dari oknum yang diduga berasal dari PT AMGM.
Ketua AJI Mataram, Wahyu Widiantoro, menilai tindakan tersebut merupakan bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Tindakan menekan media agar menurunkan, mengubah, atau memperhalus berita merupakan bentuk penyensoran yang dilarang tegas oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Wahyu di Mataram, Jumat (13/11/2026).
Dia merujuk Pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak boleh dilakukan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran.
Wahyu juga mengacu pada Pasal 1 angka 5 UU Pers yang mengatur penyensoran, termasuk penghapusan sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, serta teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak mana pun.
Menurutnya, pemberitaan yang dipersoalkan merupakan hasil kerja jurnalistik berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbuka untuk umum dan disusun dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.
“Liputan yang disajikan jurnalis merupakan pemberitaan atas fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang terbuka. Meminta berita dihapus sama saja dengan menghalangi hak publik untuk memperoleh informasi yang transparan atas kasus dugaan korupsi,” tegasnya.
Ancaman Swasensor di Ruang Redaksi
AJI Mataram menilai penggunaan kerja sama iklan sebagai instrumen tekanan terhadap media berpotensi menciptakan praktik swasensor (self-censorship) di lingkungan redaksi.
Ketergantungan media terhadap pendapatan iklan, menurut AJI, dapat membuat perusahaan pers maupun jurnalis membatasi pemberitaan, menghindari isu sensitif, bahkan mengaburkan substansi informasi demi mempertahankan hubungan bisnis dengan pengiklan.
Wahyu mengatakan, kondisi tersebut dapat mempersempit ruang kerja jurnalis sekaligus merugikan masyarakat yang membutuhkan informasi independen dan akurat.
“Ruang aman bagi jurnalis semakin menyempit. Ketika sensor dan swasensor dianggap lumrah, masyarakatlah yang paling dirugikan karena kehilangan akses terhadap informasi yang akurat dan kritis. Kerja sama komersial dan pengejaran keuntungan bisnis tidak boleh meniadakan hak publik atas informasi,” katanya.
Selain persoalan kemerdekaan pers, AJI Mataram mengingatkan bahwa tindakan menghalangi kerja jurnalistik juga berpotensi dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers.
AJI Desak PT AMGM Hentikan Tekanan terhadap Media
Atas dugaan intervensi tersebut, AJI Mataram menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak PT AMGM serta seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga bisnis menghentikan segala bentuk tekanan, ancaman pemutusan kerja sama, maupun intervensi terhadap ruang redaksi.
Kedua, AJI meminta seluruh pemangku kepentingan menghormati independensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan sebagai mitra bisnis yang substansi pemberitaannya dapat diatur melalui kepentingan iklan.
Ketiga, AJI mendorong seluruh pihak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers, termasuk hak jawab dan hak koreksi, bukan memaksakan penghapusan karya jurnalistik.
Keempat, AJI meminta perusahaan media di NTB memperkuat pemisahan antara kepentingan bisnis dan independensi redaksi (firewall), sekaligus membangun sistem perlindungan bagi jurnalis agar praktik swasensor tidak berkembang menjadi budaya di ruang redaksi.
Wahyu menegaskan, kerja sama komersial antara perusahaan dan media tetap dapat dilakukan secara profesional. Namun, hubungan bisnis tersebut tidak boleh digunakan untuk mengendalikan pemberitaan.
“Silakan beriklan dan menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan media secara profesional, tetapi jangan pernah menjadikannya sebagai alat untuk menyensor kebenaran. Informasi publik bukan komoditas yang bisa ditawar,” pungkasnya.
Hingga siaran pers AJI Mataram disampaikan, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak PT AMGM terkait dugaan intervensi tersebut. (*)
