Kota Bima, katada.id – Pemerintah Kota Bima memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui sosialisasi antikorupsi dan kepemimpinan berintegritas dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026.
Kegiatan bertema “Berantas Korupsi untuk Negeri” tersebut berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Pemerintah Kota Bima dan dibuka langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman, didampingi Wakil Wali Kota Feri Sofiyan.
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, jajaran staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh kepala bagian lingkup Pemerintah Kota Bima.
Dalam sambutannya, Rahman menegaskan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penerapan aturan dan pengawasan. Menurutnya, upaya tersebut harus menjadi komitmen moral sekaligus praktik nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengatakan integritas aparatur harus tercermin melalui kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah publik.
Rahman juga memaparkan perkembangan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Bima yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada 2024, nilai SPI Kota Bima tercatat 66,2, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 71,53. Namun, pada 2025 nilainya meningkat menjadi 73,48, melampaui rata-rata nasional sebesar 72,32.
Capaian tersebut menempatkan Kota Bima pada peringkat kedua di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Meski demikian, hasil evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) 2026 yang mencatat nilai 60,75 menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan gratifikasi.
Rahman mengingatkan peningkatan nilai SPI tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempersempit peluang terjadinya praktik korupsi.
Ia juga menekankan tiga instrumen penting yang harus diperkuat seluruh aparatur, yakni penolakan gratifikasi, pencegahan benturan kepentingan (conflict of interest), dan optimalisasi sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS).
Menurutnya, setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban harus ditolak. Begitu pula keputusan publik harus terbebas dari pengaruh kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu.
Sementara itu, WBS perlu dioptimalkan sebagai saluran pelaporan dugaan penyimpangan yang memberikan ruang aman bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat.
Rahman meminta seluruh perangkat daerah dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) meningkatkan sosialisasi, mengidentifikasi risiko gratifikasi, serta melakukan langkah mitigasi secara berkelanjutan.
Selain persoalan integritas birokrasi, Rahman turut mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri).
Ia mengajak seluruh aparatur pemerintah menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Menurutnya, tanggung jawab aparatur tidak hanya diukur dari tata kelola pemerintahan, tetapi juga dari kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Rahman berharap peringatan Hakordia 2026 menjadi momentum memperkuat komitmen moral birokrasi Pemerintah Kota Bima agar mampu bekerja secara transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik tanpa praktik koruptif.
Kegiatan tersebut ditutup dengan foto bersama sebagai simbol komitmen jajaran Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat budaya kejujuran dan integritas di lingkungan pemerintahan. (*)












