Scroll untuk baca artikel
Pendidikan

Wagub Umi Dinda Minta Sekolah di NTB Jaga Siswa dari Bullying dan Kekerasan

×

Wagub Umi Dinda Minta Sekolah di NTB Jaga Siswa dari Bullying dan Kekerasan

Sebarkan artikel ini
Wagub Umi Dinda saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Fisik dan Seksual serta Pendewasaan Usia Perkawinan yang digelar Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB di SMAN 1 Praya,

Lombok Tengah, katada.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengajak keluarga, sekolah, dan masyarakat bersinergi mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta praktik perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan.

Ajakan tersebut disampaikan Wagub Umi Dinda saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Fisik dan Seksual serta Pendewasaan Usia Perkawinan yang digelar Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB di SMAN 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (16/11/2026).

Dalam sambutannya, Umi Dinda menegaskan, upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.

Menurutnya, tren kasus kekerasan di NTB tidak boleh dibiarkan terus meningkat. Seluruh pihak harus mengambil peran agar angka tersebut dapat dihentikan bahkan diturunkan.

“Kita tidak boleh menyalahkan pihak mana pun, tetapi tugas kita bersama adalah memastikan angka tersebut tidak boleh terus beranjak lebih tinggi, tetapi harus berhenti. Bahkan kita harus mampu menurunkan angka tersebut,” tegas eks Bupati Bima dua periode ini.

Politisi Golkar ini menjelaskan bahwa, keluarga merupakan lingkungan terkecil sekaligus fondasi utama perlindungan anak. Karena itu, suasana rumah yang penuh perhatian dan kasih sayang perlu dibangun agar anak merasa nyaman, terlindungi, dan mendapatkan ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.

Selain keluarga, sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Indah meminta kepala sekolah dan para guru memastikan tidak ada praktik perundungan maupun tindakan kekerasan yang membuat siswa merasa terancam.

“Jangan sampai dengan adanya bullying dan kekerasan terhadap anak membuat mereka takut untuk datang dan hadir di sekolah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para pendidik agar memberikan perhatian langsung kepada siswa serta menjalankan tanggung jawab profesional dalam mendampingi proses pendidikan.

Pada kesempatan tersebut, Wagub turut mengapresiasi capaian SMAN 1 Praya sebagai salah satu sekolah favorit yang diminati lulusan SMP maupun MTs di Lombok Tengah.

Ia berpesan agar para siswa memanfaatkan masa pendidikan selama tiga tahun untuk berkompetisi secara sehat dan meraih prestasi. Menurutnya, keberhasilan pendidikan harus ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras, bukan latar belakang keluarga.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan. Keterbatasan ruang kelas maupun tenaga pendidik, katanya, tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

SMAN 1 Praya Kelebihan Lima Rombel

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Praya, H. Kadian, memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah, terutama menyangkut kapasitas ruang belajar dan kekurangan tenaga pendidik.

Saat ini, SMAN 1 Praya menampung 41 rombongan belajar (rombel), atau kelebihan lima rombel dari kapasitas ideal sekolah yang sekitar 1.300 siswa dengan 36 rombel.

Selain persoalan kapasitas, sekolah juga masih kekurangan 20 tenaga guru. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah terpaksa mempekerjakan tenaga honorer yang terdiri dari 20 guru dan pegawai tidak tetap (PTT).

Namun, pembiayaan tenaga honorer tersebut menjadi kendala tersendiri karena tidak dapat dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selama ini, kebutuhan tersebut mengandalkan sumbangan orang tua atau wali murid.

“Pembiayaan tenaga honorer GPP dan PTT ini sekitar Rp26 juta per bulan. Ini yang membuat kami setiap awal bulan harus berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut,” ungkap dia.

Selain persoalan operasional, ia juga menyinggung dampak pernikahan usia dini terhadap keberlanjutan pendidikan siswa.

Pada tahun ajaran 2025/2026, tercatat seorang siswa SMAN 1 Praya terpaksa putus sekolah akibat menikah. Pihak sekolah berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi pada tahun ajaran 2026/2027.

Kendati menghadapi berbagai keterbatasan, SMAN 1 Praya tetap mencatatkan sejumlah prestasi akademik maupun non akademik.

Kadian berharap persoalan infrastruktur dan kekurangan tenaga pendidik mendapat perhatian Pemerintah Provinsi NTB agar tidak menghambat peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah tersebut. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *