Kota Bima, katada.id – Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin meminta seluruh unsur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), terutama ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), memperkuat pengawasan terhadap persoalan warga. Salah satu fokusnya memastikan ketepatan data penerima bantuan sosial (bansos).
Menurut Rahman, RT, RW, dan LPM memiliki posisi strategis karena menjadi unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka dinilai lebih memahami kondisi ekonomi warga, keluarga rentan, hingga persoalan lingkungan yang membutuhkan intervensi pemerintah.
“Pemerintah tidak boleh berjarak dengan masyarakat, dan masyarakat tidak boleh merasa sendirian ketika menghadapi persoalan,” kata Rahman saat membuka Diseminasi Publik Sinergi dan Penguatan Kelembagaan LKK di Aula Kantor Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, Camat Mpunda, serta unsur LKK dan perangkat masyarakat se-Kecamatan Mpunda.
Rahman mengingatkan agar koordinasi antara pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan tidak terhambat ego sektoral maupun kebiasaan saling melempar tanggung jawab. Menurutnya, setiap persoalan masyarakat harus didengar, dipahami, dan dicarikan solusi.
Dalam kesempatan itu, Rahman juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Bima, mulai dari pemeliharaan jalan lingkungan, penanganan stunting, program bedah rumah, hingga pemberian honorarium bagi ketua RT, RW, LPM, imam masjid, dan marbot selama 12 bulan.
Salah satu program yang turut disoroti adalah perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menyasar ketua RT dan RW, imam dan marbot, PPPK paruh waktu, kader Posyandu, petani, buruh tani tembakau, serta kelompok pekerja rentan.
Pemerintah Kota Bima telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1,717 miliar untuk program perlindungan tersebut. Selain itu, melalui anggaran perubahan 2026, pemerintah menambah perlindungan bagi 10 ribu pekerja rentan selama tiga bulan dengan anggaran Rp 500 juta.
Rahman meminta ketua RT, RW, dan unsur LKK ikut menyosialisasikan program tersebut agar pekerja yang memenuhi kriteria dapat memperoleh hak perlindungannya.
Persoalan Akurasi Data Bansos
Selain perlindungan pekerja, Rahman menyoroti perubahan data penerima bantuan sosial yang kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, perubahan peringkat desil kesejahteraan masyarakat dilakukan berdasarkan pemeringkatan dan survei Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional. Karena itu, perubahan data tersebut bukan semata-mata keputusan Dinas Sosial maupun Pemerintah Kota Bima.
Apabila terdapat perubahan kondisi ekonomi atau ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui operator kelurahan dengan mengacu pada indikator yang berlaku.
Rahman meminta RT, RW, dan LPM membantu memastikan data masyarakat disusun secara benar dan objektif. Ia menegaskan, hubungan keluarga, pertemanan, maupun kepentingan tertentu tidak boleh memengaruhi penentuan penerima bantuan.
“Bantuan sosial adalah hak masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan hadiah dari seseorang dan bukan pula alat untuk membangun kedekatan politik,” ujarnya.
Menurut Rahman, akurasi data menjadi faktor penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya. Sebaliknya, data penerima yang sudah tidak sesuai kondisi ekonomi juga perlu diperbarui.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, Hidayaturrahman, melaporkan kegiatan diseminasi tersebut diikuti 248 peserta.
Peserta terdiri dari 182 ketua RT dan RW, 10 ketua LPM, 20 Babinsa dan Bhabinkamtibmas, lima pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta 10 kader Posyandu.
Rahman berharap kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga kemasyarakatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat kelurahan.
“Kota Bima yang maju tidak dibangun hanya oleh kebijakan seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kota Bima yang berkelanjutan harus dibangun oleh seluruh masyarakatnya,” kata Rahman. (*)












