Jakarta Katada.id – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mencegah praktik kecurangan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Bagaimana tidak,NTB berhasil meraih peringkat ketiga sebagai Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik pada ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang digelar BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Penghargaan tersebut menempatkan NTB di bawah Provinsi Bali yang meraih peringkat pertama dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di posisi kedua. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri menerima langsung penghargaan tersebut.
Umi Dinda sapaan akrab Wagub mengatakan, bahwa capaian tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan pengingat sekaligus motivasi bagi jajaran Pemprov NTB untuk terus memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada pemenuhan hak peserta JKN.
Dia menegaskan, pencegahan kecurangan atau fraud tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan setelah pelanggaran terjadi. Upaya tersebut harus dibangun sejak awal melalui sistem yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya. Jangan sampai kecurangan merugikan peserta, mengurangi mutu pelayanan, atau menggerus kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Eks Bupati Bima dua periode ini memastikan bahwa Pemprov NTB akan terus mendorong budaya integritas dan memperkuat pengawasan agar setiap sumber daya dalam Program JKN benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengingatkan bahwa kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial. Praktik tersebut juga dapat mengancam keselamatan pasien, menurunkan mutu pelayanan, dan merusak kepercayaan publik.
Karena itu, pengendalian kecurangan membutuhkan langkah menyeluruh, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan yang melibatkan berbagai sektor.
Prihati mengungkapkan, hingga 1 November 2026, cakupan perlindungan Program JKN telah menjangkau sekitar 285,8 juta jiwa atau setara 98,5 persen penduduk Indonesia.
Besarnya cakupan kepesertaan tersebut menuntut penguatan tata kelola dan pengendalian kecurangan demi menjaga keberlanjutan program.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya membangun ekosistem anti-kecurangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Dia mendorong penutupan celah tata kelola, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan terhadap pelapor (whistleblower), serta penguatan regulasi.
Bagi NTB, penghargaan tingkat nasional ini menjadi dorongan untuk memastikan komitmen anti-kecurangan tidak berhenti pada pengakuan semata. Konsistensi pengawasan, transparansi pengelolaan, dan kualitas pelayanan menjadi ukuran penting agar program JKN benar-benar berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)












