Divonis tinggi, dua terdakwa korupsi lahan relokasi banjir Kota Bima melawan

0
Terdakwa Hamdan dan Usman saat mendengarkan pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Mataram, Selasa (6/4).

Kota Bima, katada.id – Terdakwa korupsi pengadaan lahan relokasi banjir Kota Bima, Hamdan dan Usman menyatakan banding. Keduanya keberasan dengan putusan majelis hakim Pengadilana Tipikor Mataram karena dinilai terlalu tinggi.

Hamdan yang merupakan mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Bima divonis 4 tahun 6 bulan, Selasa (6/4). Sementara Usman selaku pemilik tanah sekaligus kuasa 9 pemilik lahan lain dihukum 6 tahun penjara.

’’Dua klien kami menyatakan banding usai sidang karena putusan tersebut tidak adil,’’ kata Syarifuddin Lakuy, penasihat hukum terdakwa Hamdan dan Usman.

Ia menjelaskan ada fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dipertimbangkan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurutnya, surat kuasa terhadap Usman sah. Merujuk pada pasal 71 ayat 1 huruf C Perpres No71/2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Di huruf c diatur pihak yang berhak dapat memberikan kauasa kepada pihak lainnya. Siapa saja itu berhak, maka itu sah,” terangnya.

Syarifuddin pun menyinggung soal uang yang disebut dinikmati Usman. Menurutnya hal itu juga tidak beralasan. “Hanya Rp200 juta yang diterima, dianggap itu uang lelah Pak Usman yang meratakan tanah. Sisanya untuk pembayaran tanah. Itu yang tidak dipertimbangkan,” ucapnya.

Dua terdakwa merasa tidak pernah menikmati uang korupsi. Usman yang didakwa menikmati uang dari pengadaan lahan sebesar Rp1,6 miliar tidak terima dengan putusan 6 tahun itu.

“Uang negara dianggap saya ambil padahal tidak saya makan. Itu gunung saya ratakan jadi lahan tanpa sepeserpun saya dikasih uang. Saya merasa dikriminalisasi, saya nyatakan saya banding,” ucapnya.

Sementara jaksa penuntut umum Fajar Alamsyah Malo belum memutuskan untuk turut mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut. “Kami pikir-pikir dulu,” katanya.

Pengadaan lahan ini untuk merelokasi 1.200 kepala keluarga yang menjadi korban banjir di Kota Bima tahun 2016. Lahan tersebut untuk warga yang tinggal di bantaran sungai.

Karena itu, Pemkot Bima melalui Dinas PUPR Kota Bima melakukan pengadaan lahan dengan menggelontorkan anggaran Rp 11.552.540.220. Anggaran tersebut untuk lahan seluas 12 hektare di lima titik. Termasuk lahan relokasi di Sambinae seluas 4,29 hektar dengan anggaran Rp4,9 miliar.

Berdasarkan perhitungan tim appraisal, lahan di Sambinae per are Rp11,5 juta. Selanjutnya, pemkot dan pemilik lahan bertemu untuk musyawarah. Tapi saat musyawarah hanya Usman yang hadir, dan mengklaim mewakili pemilik lahan.

Dalam musyawarah tersebut, Hamdan dan Usman menyepakati harga lahan Rp 7 juta per are. Namun, pemerintah membayarkan harga lahan tersebut sesuai dengan penilaian tim appraisal, yaitu Rp 11,5  juta per are.

Dalam pengadaan lahan tersebut terdapat kelebihan pembayaran tersebut. Hal itu mengakibarkan negara dirugikan Rp1,63 miliar. (sm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here