Mataram, katada.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya untuk menerapkan pendekatan inklusif dalam penyusunan kebijakan daerah dengan melibatkan serikat buruh. Langkah ini dinilai penting agar setiap regulasi benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 melalui dialog bertajuk “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama” di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTB, Jumat (1/5).
“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran, dalam setiap penyusunan Perda, khususnya terkait pekerja, teman-teman serikat buruh harus dilibatkan. Aspirasi mereka adalah legitimasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan,” tegas Iqbal.
Ia mengakui, selama ini masih terdapat kekurangan dalam proses penyusunan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang belum maksimal melibatkan buruh. Ke depan, pendekatan inklusif akan menjadi prinsip utama dalam perumusan kebijakan daerah.
Selain itu, Iqbal juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Ia menyayangkan instruksi penambahan anggaran dan fasilitas operasional bagi pengawas yang belum sepenuhnya terealisasi.
“Saya sudah perintahkan penambahan anggaran dan kendaraan operasional. Saya minta ini segera dilaksanakan agar pengawasan berjalan maksimal,” ujarnya.
Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP), Iqbal menilai penetapan angka harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Pemerintah, kata dia, memilih kenaikan moderat yang dibarengi pengawasan ketat agar seluruh perusahaan benar-benar mematuhi aturan.
“Kita harus realistis. Lebih baik naik moderat tapi dijalankan semua perusahaan, daripada tinggi tapi hanya di atas kertas,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov NTB juga memaparkan berbagai terobosan dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya melalui skema pembiayaan keberangkatan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI yang bekerja sama dengan Bank NTB Syariah dan perusahaan pemberi kerja.
Melalui skema ini, biaya keberangkatan PMI akan ditalangi oleh bank dengan bunga rendah, kemudian diganti oleh perusahaan di negara tujuan. Kebijakan ini diharapkan mampu mencegah praktik utang kepada rentenir sebelum keberangkatan.
“Kita ingin memutus rantai berangkat miskin, pulang tetap miskin,” tegas Iqbal.
Pemprov NTB juga menggagas kerja sama dengan perbankan luar negeri untuk mengelola gaji PMI secara terstruktur. Gaji pekerja akan dialokasikan ke beberapa pos seperti kebutuhan keluarga, biaya hidup, dan tabungan usaha saat kembali ke daerah.
Tak hanya itu, pemerintah tengah merancang program sekolah berasrama bagi anak-anak PMI untuk menjamin pendidikan dan pembinaan karakter selama orang tua mereka bekerja di luar negeri.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada buruh perempuan. Ia menilai perempuan memiliki peran ganda sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga, sehingga membutuhkan perlindungan lebih, termasuk dalam pengaturan jam kerja.
“Lebih dari 50 persen PMI NTB adalah perempuan. Ini harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan,” ujarnya.
Dari kalangan buruh, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB Lalu Wira Sakti mengapresiasi komitmen pemerintah yang mulai membuka ruang partisipasi lebih luas bagi buruh dalam proses perumusan kebijakan.
“Kami akan terus mengawal agar komitmen ini benar-benar diwujudkan dalam setiap Perda,” katanya.
Ia menegaskan, buruh harus dipandang sebagai bagian penting dalam penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar objek kebijakan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh menjadi kunci dalam mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB.
“Jika upah buruh tidak diperjuangkan, maka visi NTB makmur akan sulit tercapai,” pungkasnya. (*)
