Oleh : Muhammad Fakhrur Rodzi, S.IP.,M.IP (Aktifis Lingkar Pinggir Bima)
Di tengah harapan masyarakat terhadap hadirnya aktivis sebagai penjaga moral publik, muncul fenomena yang meresahkan: apa yang bisa disebut sebagai “pemalak birokrasi”. Istilah ini merujuk pada oknum yang mengatasnamakan gerakan sosial atau organisasi, tetapi dalam praktiknya justru menjadikan birokrasi sebagai ladang untuk meminta-minta uang bahkan dijadikan alat memeras dan intimidasi, baik secara halus maupun dengan tekanan.
Fenomena ini bukan hanya mencederai nilai-nilai aktivisme, tetapi juga memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan. Aktivis sejatinya lahir dari semangat perubahan, keberpihakan pada kepentingan publik, serta keberanian mengkritik ketidakadilan. Namun ketika sebagian dari mereka beralih menjadi “broker kepentingan” yang bermain di ruang-ruang kekuasaan, maka yang terjadi adalah degradasi moral yang serius.
Modus yang digunakan seringkali beragam. Ada yang datang dengan dalih audiensi, membawa isu tertentu, menguasai data, lalu berujung pada permintaan, “uang operasional”. Ada pula yang secara terang-terangan mengancam akan mengangkat suatu kasus ke publik jika tidak diberikan sejumlah dana. Bahkan tidak jarang, proposal kegiatan dijadikan alat legitimasi untuk mendapatkan uang dari instansi pemerintah, padahal kegiatan tersebut tidak jelas atau bahkan fiktif.
Praktik semacam ini menciptakan hubungan yang tidak sehat antara aktivis dan birokrasi. Di satu sisi, oknum birokrat yang ingin “aman” dari sorotan publik cenderung memilih jalan pintas dengan memberikan uang. Di sisi lain, oknum aktivis semakin terbiasa dengan pola transaksional tersebut. Akibatnya, fungsi kontrol sosial menjadi lumpuh, karena kritik tidak lagi didasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan pada ada atau tidaknya “imbalan”.
Lebih jauh, fenomena ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap gerakan sosial. Aktivis yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat justru dipandang sinis. Publik menjadi sulit membedakan mana aktivis yang benar-benar tulus berjuang, dan mana yang hanya memanfaatkan isu untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Penting untuk ditegaskan bahwa tidak semua aktivis demikian. Masih banyak individu dan kelompok yang bekerja dengan integritas, bahkan rela berkorban tanpa imbalan materi. Namun, keberadaan segelintir oknum “pemalak birokrasi” cukup untuk merusak citra keseluruhan gerakan.
Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, penguatan etika dan integritas dalam organisasi aktivis. Setiap gerakan harus memiliki kode etik yang jelas dan mekanisme pengawasan internal. Kedua, transparansi dalam hubungan antara masyarakat sipil dan birokrasi. Setiap bentuk kerja sama atau dukungan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, keberanian birokrasi untuk menolak praktik-praktik yang bersifat transaksional, sekaligus memperkuat sistem agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan pribadi.
Pada akhirnya, aktivisme adalah tentang nilai dan keberanian. Ketika nilai itu dikorbankan demi keuntungan sesaat, maka yang tersisa hanyalah topeng perjuangan. Sudah saatnya gerakan sosial kembali ke akar: menjadi suara yang jujur, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik—bukan menjadi alat tekanan untuk kepentingan pribadi. (*)
