Polda NTB Masih Sembunyikan Nilai Kerugian Negara Kasus Korupsi Poltekkes Mataram

0
Ditreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Nasrun Pasaribu

Mataram, katada.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyerahkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara kasus dugaan korupsi Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram kepada Polda NTB. Namun penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) masih enggan membuka nilai kerugian tersebut.

Polda NTB beralasan merahasiakan angka kerugian negara karena masih harus dilakukan analisis.”Hasil auditnya sudah kita terima. Untuk angkanya kita perlu analisis dengan berkoordinasi lanjutan ke tim audit (BPKP NTB),” ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol Nasrun Pasaribu kepada wartawan, Selasa (6/12/2022).

Ia menjelaskan, analisis ini diperlukan tidak hanya soal hasil kerugian negaranya saja. Namun penanganan terhadap pekara ini secara keseluruhan. “Jadi, tidak hanya kerugian negaranya saja yang kita analisis,” ujarnya.

Karena sudah ada hasil auditnya, Nasrun meyakinkan kasus ini ditargetkan segera tuntas. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memeriksa saksi ahli untuk menguatkan hasil penghitungan kerugian negaranya. ”Penanganan perkara ini dilakukan secara hati-hati dan profesional demi kepastian hukum,” tandasnya.

Sebagai informasi, pengadaan ABBM ini bersumber dari saku APBN tahun 2017. Proyek ini dikerjakan melalui Kementerian Kesehatan RI dengan anggaran Rp19 miliar.

Pembelian barang ABBM dilakukan melalui E-Katalog. Pengadaan proyek tersebut dimenangkan tujuh perusahaan penyedia dengan melibatkan 11 distributor. Salah satu item yang dibeli adalah boneka manekin. Alat tersebut digunakan untuk menunjang praktik di jurusan perawat, bidan, gizi, dan analis kesehatan.

Namun, barang yang bersumber dari pengadaan tersebut diduga sebagian tidak bisa dimanfaatkan sehingga berstatus mangkrak. Alasan pihak kampus tidak bisa menggunakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan kurikulum belajar.

Pengadaan ABBM ini menjadi temuan dari Inspektorat Jenderal Kemenkes RI senilai Rp4 miliar. Angka tersebut masih bersifat umum karena tidak hanya muncul dari Poltekkes Mataram saja. Melainkan ada dari Poltekkes Banda Aceh dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Penyidik pun pernah meminta salinan dari temuan Itjen Kemenkes RI untuk kebutuhan audit kerugian negara. Namun, itjen menolak permintaan tersebut. Sehingga penyidik menelusuri kerugian dengan menggandeng BPKP.

Dalam penanganan yang cukup lama berjalan di tahap penyidikan ini, pihak penyidik belum juga mengungkap peran tersangka. Salah satu kendala perihal alat bukti penguat dari ahli terkait kerugian negara.

Kesan lamban dalam penanganan dari kasus ini pun mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai bentuk atensi, komisi anti rasuah secara rutin melakukan koordinasi dan supervisi (korsup) terkait penanganan kasus tersebut.

Terakhir pada awal September 2022, pihak KPK menggelar korsup dengan mengajak penyidik dan lembaga auditor BPKP untuk mencari solusi dari permasalahan yang menghambat perkembangan kasus tersebut. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here