Mataram, katada.id– Anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah mempertanyakan realisasi dana pemulihan hutan senilai Rp 52 miliar di Pulau Sumbawa yang bersumber dari Tugas Pembantuan (TP) Pemprov NTB tahun 2023.
Legislator PAN ini menilai penggunaan anggaran tersebut tak meninggalkan jejak, sementara kerusakan hutan dan banjir terus berulang di wilayah Bima dan Dompu.
“Saya tidak melihat jejak penggunaan anggaran itu. Sejauh mana realisasinya?,” tanya Aminurlah, Kamis (15/1/2026).
Ia pun mendesak aparat penegak hukum (APH) menelusuri penggunaan anggaran tersebut.
“Kalau tidak jelas, saya minta Kejati NTB turun tangan untuk mengusut,” tegasnya.
Selain itu, Aminurlah mendesak Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah konkret dan terintegrasi dalam menangani degradasi kawasan hutan yang dinilainya menjadi akar persoalan bencana banjir tahunan.“Masalah ini selalu berulang dan menjadi beban masyarakat. Saya mempertanyakan, apa langkah mitigasi gubernur? Bagaimana sinergi dan MoU antara provinsi dengan kabupaten/kota?” kata Aminurlah.
Menurutnya, gubernur memiliki peran strategis sebagai wakil pemerintah pusat dalam urusan kehutanan. Karena itu, penanganan kerusakan hutan tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Ia mengungkapkan, kondisi ekologis Pulau Sumbawa saat ini sudah mengkhawatirkan. Sekitar 85 persen kawasan pegunungan disebut dalam kondisi kritis, yang berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
“Pemulihan harus dimulai dari hulu. Mulai dari recovery dan reboisasi kawasan gunung, pengendalian sedimentasi di setiap DAS, sampai pengembalian fungsi tanah produktif. Semua itu hanya bisa jalan kalau ada sinergi nyata antara gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar politisi yang akrab disapa Aji Maman itu.
Sorotan DPRD tersebut sejalan dengan kembali terjadinya banjir di Kabupaten Bima. Selama dua hari berturut-turut, Rabu (7/1) dan Kamis (8/1), hujan lebat memicu luapan sungai dan genangan air setinggi 30 hingga 80 sentimeter di permukiman warga.
Data BPBD Kabupaten Bima mencatat, banjir pada Rabu (7/1) melanda empat kecamatan, yakni Woha, Bolo, Soromandi, dan Sanggar, mencakup delapan desa dan 15 RT. Sebanyak 456 kepala keluarga (KK) atau 1.244 jiwa terdampak (*)lNaggo
