Jakarta, katada.id — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Mahdalena, mendesak pemerintah segera memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menyusul temuan bahwa sekitar 45 persen penyaluran bantuan sosial (bansos) selama ini tidak tepat sasaran.
Desakan itu disampaikan Mahdalena merespons pernyataan Menteri Sosial yang mengungkapkan masih tingginya ketidaktepatan distribusi bansos di lapangan.
“Pernyataan Menteri Sosial bahwa hampir setengah bansos tidak tepat sasaran bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menjadi alarm serius terhadap efektivitas penyaluran bansos. Ini berarti banyak warga miskin yang berhak justru terlewatkan, sementara yang tidak berhak malah menerima,” ujar Mahdalena di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, DTSEN merupakan basis data terpadu yang sangat krusial dalam menentukan akurasi berbagai program subsidi dan perlindungan sosial.
“Lemahnya kualitas data seperti adanya data ganda, data tidak dimutakhirkan, hingga ketidaksesuaian kondisi riil masyarakat menjadi penyebab utama persoalan bansos yang terus berulang setiap tahun,” ungkap anggota DPR asal NTB ini.
Mahdalena menekankan bahwa penguatan DTSEN tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah pusat perlu melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melakukan koreksi data secara transparan.
“DTSEN harus menjadi data yang hidup dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan,” tegasnya.
Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan terus mendorong Kementerian Sosial dan lembaga terkait untuk menjadikan DTSEN sebagai prioritas utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional. Ia menilai, akurasi data merupakan kunci nyata dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.
“Bansos menyangkut hak hidup layak masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Kami meminta pemerintah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (*)
