Mataram, katada.id – Perkembangan realisasi investasi Nusa Tenggara Barat (NTB) di tahun 2020 pada kuartal 1 senilai Rp2,2 triliun. Sementara pada kuartal 1/2021 mencapai Rp3,3 triliun dari target Rp13 triliun. Sehingga tercatat ada peningkatan.
Dalam catatan ada sembilan kawasan starategis Pemprov NTB yang ditawarkan kepada investor seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, kawasan pengembangan wisata religi, geopark rinjani, global hub, kawasan industri Sumbawa Barat, kawasan Saleh, Moyo dan Tambora (Samota), kawasan Sangiang, Komodo dan Sape (Sakosa), dan kawasan pertambangan Sumbawa Timur dan KEK Tanjung Santong.
Sementara kawasan Sakosa kata Dinas DPM-PTSP, Muhammad Rum adalah salah satu kawasan yang cukup disorot sebagai program unggulan dengan skala prioritas Pemprov NTB. Kawasan Sakosa ini sangat potensial untuk dikembangkan. Sebab dekat dengan Pulau Komodo. Seperti diketahui Pulau Komodo menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang sedang dibangun oleh pemerintah pusat.
“Pemprov sudah melakukan penataan. Tinggal menyisir para investor yang bersedia berinvestasi di sana. Sebagai contoh kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa hari yang lalu di Bima bisa membuka peluang untuk mengkomunikasikan itu. Dan tentunya pemerintah daerah tidak bisa sendirian harus secara kolaboratif antara Pemprov, Pemda dan Pusat dalam mendorong kemajuan daerah di bidang wisata,” kata Kadis DPM-PTSP, Muhammad Rum kepada media ini, Senin (21/6).
Terkait kemudahan invenstasi kata Rum yang harus diperhatikan lebih dulu itu adalah ketersediaan lahan dan tidak bermasalah. Artinya harus clier and clien. Selain Kemudahan lahan, syarat lain yaitu adanya keterjaminan keamanan dan kenyamanan untuk para investor. Karena dengan syarat itulah orang mau berinvestasi di Bima.
“Ketersediaan lahan, sesuai RTRW itu saja yang harus di pastikan aman. Sebab jangan sampai Invenstor datang, mereka sudah lelah. Lalu bermasalah lagi,” pungkas Rum.
Sebagai informasi Sakosa adalah salah satu prioritas program unggulan Daerah Provinsi NTB yang meliputi pengembangan Pariwisata, Koneksivitas dan Energi, Komoditas, dan Pengembangan Menjamen. (rif)
