Mataram, katada.id – Pasca ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah terlihat sudah mulai melakukan penyegaran terhadap partainya. Seperti diketahui restruktur Ketua Fraksi Nasdem dari Multazam diganti H. Bohari Muslim.
H. Bohari Muslim yang baru saja menjabat sebagai ketua fraksi Nasdem mengatakan dengan adanya pergantian tersebut merupakan bagian dari kerja partai politik dalam melakukan penyegaran internal partai.
“Bagi partai politik pasti melakukan penyegaran. Tidak hanya di Nasdem saja tetapi di partai lain pun pasti melakukan hal serupa seperti yang dilakukan partai Nasdem. Saya di tunjuk menjadi Ketua Fraksi sekarang itu perintah partai, bukan berarti kepemimpinan sebelumnya kurang dan tidak maksimal. Ini hanya penyegaran saja,” kata H Bohari Muslim dari Fraksi Partai Nasdem Dapil IV Lombok Timur, Jumat (19/11) pada katada.id.
Setelah dirinya ditunjuk menjadi ketua fraksi partai Nasdem, H. Bohari Muslim sudah melakukan pemetaan konsolidasi internal. Baik di tingkat DPW, DPD dan DPC untuk menangkap isu strategis daerah yang secara sporadis muncul.
“Pekerjaan yang harus kita siapkan kedepan yakni akan lakukan konsolidasi internal partai dulu. Baru setelahnya akan kita susun Rencana Kerja Tahunan (RKT) partai tahun 2022,” ucapnya.
Sisi lain pihaknya menegaskan akan mengawal kepemimpinan Zul-Rohmi hingga akhir memimpin NTB. Terutama memaksimalkan peran fraksi dalam membantu tugas Pemerintahan kedepan.
“Menjadi kewajiban kita untuk membantu pemerintah. Termasuk menjembatani fraksi lain di Dewan apabila ada kebijakan yang keliru. Itupun tergantung dinamikanya seperti apa nanti,” cetusnya.
Selain itu soal ada rumor yang beredar bahwa Nasdem setelah di Pimpin Wagub, Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebagai orang nomor dua di Provinsi. Bahwa sikap kritisnya dipertanyakan, tidak setajam sebelumnya. Dianulir, terkait perbedaan sikap partai Nasdem tidak mengkritik pemerintah diluar dari substansi kebijakan.
Tetapi fakta kritik yang dilakukan Nasdem selama ini selalu konstruktif dan solutif. Artinya tidak ada pengaruhnya antara ketua yang baru dengan ketua yang lama. Juga diperkuat dengan perintah DPP sepanjang ada kebijakan pemerintah yang keluar dari koridor, tidak pro rakyat. Tentu ruang untuk meluruskannya terbuka bagi partai Nasdem.
“Tentu kritik yang konstruktif. Tidak asal-asalan harus ada solusi terbaik. Percuma juga mengkitik tanpa solusi sama saja tidak membantu pemerintah,”ucapnya.
Dijelaskannya juga selama ini kebijakan Pemerintah tidak pernah keliru. Tetapi masalah terbesarnya ada pada kebijakan SKPD yang tidak singkron dengan visi pemerintahan.
“Ada kebijakan yang kadang keliru dikeluarkan SKPD. Maka mungkin itu yang dikritisi dan kita luruskan bersama,”pungkasnya. (rif)
