Dompu, katada.id – Kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2022 sebesar Rp26 miliar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan itu disampaikan salah seorang anggota DPRD Dompu, Yatim alias Gatot, Senin (27/6/2022). Dalam laporannya, anggota dewan dari Partai Demokrat itu melaporkan Bupati Dompu, Abdul Kader Jaelani. Selain bupati, nama lain yang dilaporkan ke lembaga antirasuah itu, yakni Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar dan Sekda Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra, serta pejabat lain.
Dari uraian laporan tersebut, ada dugaan fulus puluhan miliar itu diselipkan dalam postur APBD. Padahal, sebelumnya tidak pernah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Dompu.
Sekda Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra yang dikonfirmasi mengenai laporan itu enggan mengomentari terlalu jauh. ’’Gak ada tanggapan. Sayang mengalir apa adanya,’’ terangnya dihubungi katada.id via ponsel seluler, Jumat (1/7/2022).
Kendati demikian, ia mengaku tetap mengikuti proses hukum bila nantinya dimintai keterangan oleh KPK. ’’Saya ikuti proses hukum,’’ ujarnya.
Gatot menegaskan tidak mengetahui sama sekali perihal dana siluman Rp26 miliar. Karena itu, ia memilih tidak menjawabnya. ’’Kita juga gak tau asal muasal uang apa itu. Saya gak tau sebab musabah uang itu, mau tanggapi juga kan salah nanti,’’ cetusnya.
Sementara, Bupati Dompu, Abdul Kader Jaelani yang dikonfirmasi via pesan singkat WhatsApp belum menjawab. Tetapi pesan singkat yang dikirim katada.id sudah centang biru, pertanda sudah dibaca.
Sebelumnya, Gatot menegaskan, tidak mengetahui soal dana Rp26 miliar yang disebut anggaran siluman tersebut. “Gak ada (anggaran siluman). Pembahasan APBD sudah sesuai prosedur,” ungkapnya.
Gatot mengaku bingun dengan munculnya anggaran siluman RP26 miliar itu. Karena semua anggaran sudah melalui pembahasan bersama Banggar DPRD.
“Uang apa itu? Karena semua sudah dibahas. Angka yang kami laporkan ke Paripurna DPRD sama dan tidak ada yang berubah. Sudah dibahas semua,” tegasnya.
Ia kembali mempertanyakan anggaran Rp26 miliar yang diributkan tersebut. “Kami juga tidak tahu uang apa, apa saja rinciannya, kita juga bingung,” tanya dia heran. (aw)
