Mataram, katada.id – Anggota Komisi I DPRD NTB, Marga Harun mengatakan Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri berjalan secara efektif dan efisien.
Menurutnya, pemerintahan Iqbal-Dinda dengan visi misi “NTB Makmur Mendunia” sudah berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau saya melihat, kinerja pemerintah hari ini cukup efektif dan efisien dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Barat sesuai dengan visi misi NTB Makmur Mendunia,” kata Marga Harun di Mataram, Jumat (30/5).
Ia mengatakan pemerintahan Iqbal-Dinda harus diberikan kesempatan untuk mewujudkan keinginan masyarakat di seluruh NTB. Menurutnya, tidak bisa menilai kinerja pemerintah provinsi secara cepat.
“Artinya, kita tidak bisa langsung menilai dengan cara yang cepat. Kita berikan dulu kesempatan kepada pemerintah bekerja dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Barat sesuai dengan lokalitas, mulai dari Mataram sampai Bima,” tegas politisi PPP ini.
“Ini baru awal dari perjalanan pemerintahan Iqbal-Dinda. Kita belum bisa melihat kesimpulan bahwa pemerintah seperti ini,” sambung Marga.
Lebih lanjut, Marga menganalisis bahwa pemerintahan Iqbal-Dinda dengan visi misi besar itu perlu waktu, misalnya satu tahun.
“Misalnya satu tahun. Baru kita bisa membaca sudah sejauh mana peningkatan kinerja Iqbal-Dinda untuk kepentingan masyarakat NTB,” tegas dia.
Puji Pelaksanaan Meritokrasi Iqbal-Dinda
Marga mencontohkan keberhasilan Iqbal-Dinda dengan menerapkan sistem meritokrasi pada rotasi pejabat Pemprov NTB.
“Sebagai contoh, dalam penerapan meritokrasi pada rotasi jabatan kemarin, pemerintahan Iqbal-Dinda sudah sangat akurat dalam melakukan rotasi dan mutasi. Artinya, Iqbal-Dinda sudah menempatkan para pejabat sesuai dengan kemampuan dan prestasi di bidang masing-masing,” jelasnya.
Ia menilai pelaksanaan meritokrasi pada pemerintahan Iqbal-Dinda sudah maksimal dilakukan.
“Dari sisi meritokrasi, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB itu sudah berjalan dengan sangat baik,” kata dia.
Ia menambahkan, dengan penerapan sistem meritokrasi, Gubernur NTB dapat menjalankan roda pemerintahan untuk mendorong ekonomi kerakyatan.
“Artinya, Pak Lalu Muhammad Iqbal paham bagaimana menempatkan birokrasi agar roda pemerintahan benar-benar bisa mendorong ekonomi kerakyatan,” jelas dia.
Ia menegaskan, penilaian terhadap pemerintahan Iqbal-Dinda tidak bisa langsung disimpulkan.
“Evaluasi 100 hari kepemimpinan Iqbal-Dinda masih terlalu dini. Kalau kita langsung membuat kesimpulan, itu keliru. Hari ini, gubernur kita masih sedang bekerja. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, sampai pengangguran, ini semua sedang dikerjakan,” kata dia.
Ia juga mengatakan tidak bisa membandingkan kepemimpinan daerah lain sebagai tolok ukur pembangunan di NTB.
“Ndak bisa kita bandingkan dengan daerah lain. Ini pasti beda. Referensi pembangunan daerah berbeda. Nggak bisa kita jadikan tolok ukur apa yang terjadi di daerah lain disamakan dengan NTB,” kata dia.
Lebih lanjut, anggota DPRD dari Dapil VI (Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu) ini mengapresiasi langkah Gubernur NTB melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat.
“Saya cukup mengapresiasi langkah Gubernur NTB melakukan lobi-lobi serta bagaimana menarik pemerintah pusat datang ke NTB,” tutup Marga. (din)
