Bima, katada.id- Fraksi Partai Golkar di DPRD Bima menyampaikan 7 catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban APBD 2025. Hal itu diungkap Lila Ramadhani Sukendy, anggota Fraksi Golkar.
“Hari ini kami mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024,” kata Lila, sapaan akrabnya, Jum’at (11/6).
Berikut catatan Fraksi Golkar.
Mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada pemkab Bima selama 10 kali beruntun.
Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mengusulkan penguatan layanan kesehatan di desa-desa terpencil.
Mengevaluasi, pelaksanaan program Selasa Menyapa yang berdampak pada pelayanan publik di kantor.
Membangun akses jalan dan fasilitas pendukung di kawasan wisata strategis.
Mengevaluasi sistem lelang tanah pemda agar lebih transparan dan adil.
Mendorong ketepatan waktu dan tahapan dalam penyusunan APBD.
“Dengan semangat keberlanjutan, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima Raperda ini untuk dibahas pada tahap selanjutnya,” pungkas Lila. (sm)
