Bima, katada.id- Proses pelelangan dan sewa-menyewa tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima disorot. Terindikasi, setiap tahun, kegiatan itu mengisahkan kekacauan administratif dan hilangnya kantong-kantong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PPP DPRD Bima mendorong Bupati Ady Mahyudi dan Wabup dr. Irfan Zubaidy melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola pelaksanaan pelelangan aset tanah milik pemerintah daerah.
Evaluasi itu dinilai penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan, kesalahan data, hingga potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan daerah.
“Kami mendorong Bupati Bima untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga menyangkut akuntabilitas dan transparansi pemerintahan,” ungkap Fraksi PPP dalam pandangan umum atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
Tidak berhenti disitu partai PPP mendorong sertifikasi aset-aset tanah, pemerintah daerah.
“Sertifikasi sangat krusial untuk menjamin keamanan aset daerah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya,” tegasnya.
Informasi yang media ini himpun, pelelangan Tanah dan sertifikasi aset krusial untuk dilakukan Pemkab Bima. Bagaimana tidak, ribuan aset Pemkab Bima belum dilakukan sertifikasi.
Selain itu terdapat 25 bidang tanah Pemkab Bima yang diklaim pihak lain. Secuil fakta itu mengungkap kantong-kantong PAD daerah tidak bisa dikelola dengan baik (*)
