Mataram, katada.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) kini sedang menelaah dan mempelajari laporan dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai lebih dari Rp42 miliar di RSUD HL Manambai Abdulkadir, Sumbawa.
Plh Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Supardin menegaskan laporan yang masuk beberapa hari lalu itu masih dalam tahap telaah untuk kepentingan penyelidikan awal.
“Benar, laporan soal RS Manambai sudah masuk,” ujar Supardin kepada wartawan, Kamis (25/7).
Namun, Supardin belum dapat memastikan tindak lanjut, termasuk pemanggilan pihak-pihak terkait. “Masih dikaji dan ditelaah laporan tersebut,” katanya.
Laporan tersebut memuat dugaan ketidakterbukaan dalam proses pengadaan 25 item alkes yang menggunakan dana APBD, DAK, dan DBHCHT. Total anggaran mencapai lebih dari Rp42 miliar.
Beberapa item proyek, seperti dua unit ambulans dan genset, disebut sudah tiba di rumah sakit. Namun, pelapor menduga pemenang tender telah ditentukan sejak awal.
Sejumlah pengadaan terbesar di antaranya Pediatric Center Rp5,82 miliar, Radiologi Diagnostik Rp1,47 miliar, Laboratorium (DAK) Rp1,37 miliar, Radiologi (DAK) Rp1,38 miliar, Ruang Operasi dan ICU Rp2,75 miliar, TB-Paru Rp449 juta, belanja obat dan BMHP Rp23 miliar, serta belanja alkes BLUD lainnya Rp3,3 miliar.
Jika digabung dengan proyek infrastruktur lain seperti pembangunan gedung apotek, pusat TB-Paru, Pediatric Center, kendaraan khusus Rp3,5 miliar, dan genset Rp1,7 miliar, total anggarannya menembus Rp42 miliar.
Hingga kini, pihak RSUD Manambai Abdulkadir belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang tengah ditelaah Kejati NTB ini. (*)
