Mataram, katada.id – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mengambil langkah tegas dengan menetapkan status siaga satu di seluruh jajaran kepolisian di tingkat kabupaten dan kota.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Mabes Polri menyusul aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada Sabtu lalu, yang menyebabkan Gedung DPRD NTB terbakar dan inventaris kantor dijarah massa.
Wakapolda NTB, Brigjen Pol. Hari Nugroho, menjelaskan status siaga satu mengharuskan seluruh personel kepolisian bersikap tanggap terhadap segala potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Ketika ada sebuah informasi, entah itu kerumunan massa atau aksi, kami pasti harus siaga,” ujarnya di Mataram, Senin (1/9).
Dalam kondisi siaga satu, pola pengamanan diperketat. Polisi tidak hanya melakukan pengamanan berlapis, tetapi juga menempatkan personel di sejumlah objek vital seperti Gedung DPRD, kantor pemerintahan, dan pusat perbelanjaan. Pola pengamanan akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
Selain penempatan personel di titik strategis, aparat kepolisian juga meningkatkan patroli kewilayahan untuk mendeteksi potensi kerawanan sejak dini.
“Jika tidak ada informasi mengenai ancaman maupun gangguan, polisi hanya akan melaksanakan kegiatan rutin seperti patroli kewilayahan,” kata Hari.
Hari menambahkan, unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah pada Senin (1/9), seperti di DPRD Lombok Timur dan Kantor Gubernur NTB, dilaporkan berjalan kondusif. Aparat kepolisian, dengan dukungan dari TNI, menerapkan pola pengamanan berlapis untuk memastikan massa tetap tertib dalam menyampaikan aspirasi. (*)
