Dompu, katada.id – Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin SH, mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara daring terkait pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (16/9). Rakor itu digelar Kementerian Dalam Negeri bersama Perum Bulog dan diikuti 93 pimpinan daerah se-Indonesia yang tengah menghadapi kenaikan harga beras.
Wabup Syirajuddin didampingi Sekda, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Pertambangan, Camat Dompu, Camat Woja, serta Kabag Ekonomi. Dari hasil rapat, Kabupaten Dompu sendiri tidak termasuk daerah yang mengalami lonjakan harga beras.
Meski begitu, pemerintah daerah tetap diminta untuk mengantisipasi dampak inflasi.
“Kemendagri menekankan agar pemda yang daerahnya terdampak segera melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam minggu berjalan. Kegiatan ini dilaksanakan di titik-titik kecamatan dengan dukungan Bulog, Polres, dan Kodim setempat,” ungkap Wabup Dompu.
Selain itu, katanya, pemerintah daerah juga didorong gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar aktif berbelanja di GPM.
“Pelaksanaan program tersebut mengikuti prosedur yang sudah berjalan bersama Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan,” ujar Dae Juddin sapaan akrabnya.
Sebagai informasi Laporan pelaksanaan GPM wajib disampaikan secara daring melalui tautan resmi Kementerian Perdagangan paling lambat Minggu, 21 September 2025 pukul 13.00 waktu setempat. (*)
