Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BeritaNasionalPendidikanPolitik

Pengurus Pusat KAMMI Gelar Diskusi Refleksi, Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran

×

Pengurus Pusat KAMMI Gelar Diskusi Refleksi, Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran

Sebarkan artikel ini
KAMMI Gelar Diskusi Publik 1 Tahun Prabowo-Gibran

Jakarta, katada.id – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar Diskusi Publik Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran. Diskusi itu mengusung tema “Menakar Arah dan Peran dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045” dan berlangsung di Warung Upnormal Cikini, Jakarta, Senin (28/10).

Kegiatan itu menjadi momentum evaluasi terhadap capaian dan arah kebijakan strategis pemerintahan dalam satu tahun terakhir.Ketua Umum PP KAMMI, M. Amri Akbar, menegaskan bahwa refleksi satu tahun pemerintahan penting dilakukan sebagai bentuk partisipasi publik dalam memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap program-program prioritas nasional.

Example 300x600

“Selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, ada sejumlah program prioritas yang menjadi fokus utama. Kehadiran kita di sini untuk menakar semua itu, sekaligus memberikan masukan dan kritik konstruktif,” ujar Amri.

Kebijakan Pertahanan: Arah Baru Menuju Kemandirian

Dalam sesi paparan, Dr. Sidratahta Muhtar, akademisi Universitas Kristen Indonesia (UKI), menilai arah kebijakan pertahanan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perubahan signifikan menuju sistem pertahanan yang modern, mandiri, dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.

“Kebijakan pertahanan di era ini tidak hanya berbicara tentang kekuatan militer, tetapi juga kemandirian bangsa melalui industrialisasi, teknologi, dan diplomasi pertahanan. Pertahanan menjadi pilar ekonomi dan inovasi nasional,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga semangat kerakyatan TNI yang lahir dari perjuangan rakyat (self-created army), sambil memastikan profesionalisme dan transparansi dalam tata kelola pertahanan nasional.

“Kita perlu menjaga semangat kerakyatan TNI, tetapi di saat yang sama memastikan pertahanan nasional tetap dalam kerangka demokrasi dan pengawasan sipil,” tegasnya.

Modernisasi dan Akuntabilitas Publik

Dr. Sidratahta juga menyoroti langkah strategis pemerintah seperti pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, penguatan komponen cadangan, alih teknologi industri strategis, serta strategi Perisai Trisula Nusantara sebagai bentuk nyata transformasi sistem pertahanan.

Peningkatan anggaran pertahanan dari Rp245,2 triliun menjadi Rp335 triliun pada 2025 disebutnya sebagai sinyal kuat bahwa negara menempatkan pertahanan sebagai prioritas strategis.

“Namun penguatan militer harus diiringi akuntabilitas publik dan keseimbangan peran sipil agar tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi,” katanya.

Ketua PP KAMMI Amri Akbar menambahkan, keterlibatan generasi muda sangat penting dalam mendukung kebijakan pertahanan yang berorientasi pada pembangunan bangsa.

“Kita mendukung transformasi pertahanan nasional, namun tetap menegaskan prinsip civilian objectives control, di mana masyarakat sipil memiliki ruang dalam menentukan arah dan nilai kebijakan pertahanan,” ungkapnya.

Pertahanan Maritim dan Diplomasi Global

Dr. Sidratahta juga menyoroti pentingnya fokus strategis pada sektor maritim. Menurutnya, posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua menempatkan negeri ini dalam posisi strategis global.

“Indonesia harus menjadikan laut sebagai pusat pertahanan dan ekonomi masa depan. Matra maritim adalah tulang punggung kedaulatan dan masa depan ekonomi kita,” paparnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat diplomasi pertahanan dan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia.

“Diplomasi pre-emptive yang dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa pertahanan bukan semata alat perang, tapi juga sarana menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” ujarnya.

Menuju Indonesia Emas 2045

Di akhir diskusi, Dr. Sidratahta menegaskan bahwa pembangunan pertahanan nasional tidak boleh dipisahkan dari visi besar Indonesia Emas 2045.

Kemandirian pertahanan, profesionalisme TNI, partisipasi masyarakat, dan inovasi teknologi disebutnya sebagai empat pilar utama menuju bangsa yang kuat dan berdaulat.

“Kebijakan pertahanan yang kokoh, transparan, dan berpihak pada rakyat akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan besar dunia,” tutupnya.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *