Lombok Utara, Katada.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperkuat sinergi dengan masyarakat sipil dalam pengawasan program kesejahteraan. Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT, secara resmi mengukuhkan 25 anggota Komite Pemantau dan Desiminasi Pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lombok Utara. Acara pengukuhan tersebut dilaksanakan di Lesehan Sasak Narmada, Jumat (17/10/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Kusmalahadi menekankan dua hal penting: kesetaraan gender dan peran vital komite sebagai mitra pemerintah.
“Saya berharap Komite Pemantau Kabupaten Lombok Utara dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan menjadi mitra pemerintah,” ungkap Wabup.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Non-Governmental Organization (NGO) sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan Lombok Utara yang lebih baik dan maju. Pembangunan daerah, menurutnya, bukan hanya tugas eksekutif, tetapi juga melibatkan masyarakat, lembaga NGO, dan mitra strategis.
“Ini adalah bentuk kolaborasi dan sinergitas yang menyatukan hati. Pembangunan Kabupaten Lombok Utara tidak hanya tugas Bupati dan Wakil Bupati atau OPD, tetapi juga melibatkan masyarakat, lembaga NGO, dan mitra strategis yang memiliki peran penting,” tegasnya.
Ririn Hayudiani, Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) NTB, yang turut hadir, melihat pengukuhan ini sebagai langkah strategis perpaduan multi-stakeholder.
“Kami melihat ini sebagai langkah strategis, sama halnya dengan komite yang ada di sekolah, untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah,” ujar Ririn.
Ririn berharap anggota Komite Pemantau yang baru dikukuhkan ini dapat bersama-sama menciptakan ide-ide cemerlang untuk percepatan pembangunan, khususnya dalam efektivitas program PKH di tingkat lapangan.
Pengukuhan Komite Pemantau PKH ini diharapkan dapat membangun sinergitas yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Lombok Utara yang lebih sejahtera dan berkeadilan. (*)
