Lombok Utara, Katada.id —Gerah dengan banyaknya jalan yang belum tersentuh aspal, pimpinan DPRD KLU mengusulkan pengalokasian persentase khusus dalam APBD setiap tahunnya, serupa dengan mandatori anggaran pendidikan. Langkah ini dinilai sebagai satu-satunya cara untuk menuntaskan pembangunan jalan yang selama ini hanya mengandalkan sisa anggaran.
Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, mengungkapkan kegelisahannya setelah melakukan serangkaian reses di berbagai wilayah. Politisi PDI Perjuangan ini mendapati fakta mengejutkan bahwa jalanan di wilayah perkotaan pun masih banyak yang belum layak.
“Kita tidak perlu bicara pelosok dulu, di jantung kota saja seperti Karang Sobor dan Karang Gebang sampai saat ini belum bisa kita aspal. Ini sangat ironis,” tegas pria yang akrab disapa Ase ini, Jumat (6/2/2026).
Ase menilai, jika pemerintah daerah hanya mengandalkan sisa anggaran atau sisa lebih pembiayaan (Silpa), maka persoalan jalan di KLU terutama di wilayah luas seperti Bayan tidak akan pernah tuntas. Ia mendorong adanya keberpihakan politik anggaran yang nyata.
“Infrastruktur dasar ini tidak bisa selesai jika hanya mengandalkan sisa anggaran. Harus ada alokasi khusus setiap tahun, seperti anggaran pendidikan, baru persoalan ini bisa teratasi cepat,” jelas Kariyasa.
Bagi Ase, keberhasilan suatu pemerintahan daerah dapat diukur secara kasatmata dari kualitas jalannya. Jika akses dari pusat kabupaten hingga ke dusun-dusun sudah mulus, maka mobilitas barang dan jasa akan lancar, yang secara otomatis menaikkan taraf hidup masyarakat.
Ia juga mengakui bahwa keterbatasan Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan tidak akan mampu meng-cover seluruh kebutuhan infrastruktur yang sangat luas tersebut.
“Kemampuan kami di DPRD melalui dana pokir itu sangat terbatas. Maka, kami mendorong Pemerintah Daerah untuk menjadikannya skala prioritas utama. Jalan yang bagus adalah indikator nyata pemerintah hadir untuk rakyat,” pungkasnya. (ham)
