Mataram, katada.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan industri ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun di Kabupaten Sumbawa.
Penandatanganan MoU dilakukan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (9/3).
Kegiatan tersebut turut disaksikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr. drh. Agung Suganda, M.Si. Hadir pula mendampingi Gubernur NTB, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, serta Kepala Bappeda NTB.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong hilirisasi sektor peternakan sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah melalui pengembangan industri perunggasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan proyek industri ayam terintegrasi tersebut tidak hanya sebatas investasi, tetapi juga merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.
“Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini sektor strategis dalam industri perunggasan seperti bibit ayam atau day old chick (DOC) dan pakan masih didominasi oleh perusahaan besar. Kondisi tersebut membuat banyak peternak rakyat bergantung pada pola kemitraan yang membuat mereka sulit berkembang.
Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat serta memberikan ruang yang lebih besar bagi peternak lokal untuk berkembang secara mandiri.
Miq Iqbal juga menyoroti bahwa kebutuhan produk peternakan di NTB, khususnya telur dan daging ayam, masih mengalami defisit sehingga sebagian pasokan masih dipenuhi dari luar daerah.
Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan dari program nasional Makan Bergizi Gratis juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan terhadap produk peternakan dalam beberapa tahun ke depan.
“Saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan. Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat,” jelasnya.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi NTB siap memberikan dukungan penuh agar proyek tersebut dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal konektivitas logistik, dukungan infrastruktur, serta penguatan ekosistem usaha peternakan daerah.
“Insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
MoU ini merupakan tindak lanjut dari groundbreaking proyek hilirisasi ayam terintegrasi yang sebelumnya telah dimulai di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.
Proyek tersebut dirancang untuk membangun sistem industri perunggasan modern yang mencakup penyediaan bibit unggul, pakan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi produk peternakan.
Sementara itu, Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo menjelaskan bahwa sebagai holding BUMN pangan, pihaknya memiliki kapasitas kuat dalam mendukung pengembangan sektor peternakan nasional.
Saat ini ID FOOD memiliki jaringan distribusi yang luas, terdiri dari 74 cabang distribusi, 24 fasilitas cold storage, 1.051 dry storage, serta lebih dari 900 armada logistik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui kerja sama ini, ID FOOD akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB mulai dari tahap hulu hingga hilir.
Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin. Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema contract farming dan perjanjian offtake agar hasil produksi memiliki kepastian pasar.
Peternak juga akan mendapatkan pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Di sektor hilir, ID FOOD akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk yang kemudian akan dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa proyek ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Yang kita bangun bukan sekadar pabrik atau fasilitas produksi, tetapi ekosistem industri ayam terintegrasi yang melibatkan peternak rakyat sebagai aktor utama,” tegasnya.
NTB ditetapkan sebagai salah satu klaster utama pengembangan proyek ayam terintegrasi nasional karena dinilai memiliki potensi wilayah yang besar serta dukungan kuat dari pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini, ID FOOD dijadwalkan kembali melakukan survei lapangan di Kabupaten Sumbawa untuk memastikan kesiapan teknis, operasional, serta kelayakan lokasi proyek. (*)
