Kota Bima, katada.id – Pemerintah Kota Bima kembali menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada masyarakat. Bantuan itu disebut langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan dan menekan laju inflasi daerah.
Penyalurannya menyasar rumah tangga miskin ini dipusatkan di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Senin (13/4).
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin menyatakan bahwa program itu merupakan instruksi pemerintah pusat yang diimplementasikan di tingkat daerah untuk meringankan beban ekonomi warga, terutama kelompok rentan.
“Bantuan ini merupakan wujud kehadiran dan kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Kelurahan Ntobo,” ujar Rahman dalam keterangan resminya.
Detail Penyaluran dan Data Penerima
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Gufran, merinci total bantuan yang dialokasikan untuk wilayah Kecamatan Raba mencapai 3.534 penerima manfaat. Total komoditas yang digelontorkan meliputi: Beras: 70.680 kg dan Minyak Goreng 14.136 liter
Secara khusus di Kelurahan Ntobo, sebanyak 691 orang tercatat sebagai penerima manfaat Program Bantuan Pemerintah (PBP). Setiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan paket bantuan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.
Selain itu, Pemkot Bima juga menambah alokasi khusus dari Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima sebesar 500 kg beras yang dibagikan kepada 50 keluarga miskin tambahan di wilayah tersebut.
Mitigasi Inflasi dan Akurasi Data
Program CPP ini tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok di pasar yang kerap memicu inflasi.
Untuk menjamin efektivitas program, Pemkot Bima menerapkan sistem penyaluran berbasis data yang ketat yang mencakup Sistem By Name, By Address: Memastikan identitas penerima valid.
Program itu menetapkan kriteria Prioritas yakni Fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah, rumah tangga miskin, dan penyandang disabilitas.
Untuk memastikan itu Pengawasan dilakukan secara berlapis, melibatkan aparat kelurahan dan dinas terkait untuk menghindari duplikasi data. (*)
