Mataram, katada.id – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian menegaskan diri sebagai rujukan nasional dalam pengembangan ekonomi syariah. Tidak hanya dikenal lewat sektor pariwisata, NTB kini menjadi “laboratorium” sukses penerapan ekonomi syariah, khususnya di sektor perbankan syariah, industri halal, hingga pariwisata halal.
Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan BPRS Summit 2026 yang digelar di Lombok, Senin (20/4). Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), Alfi Wijaya, menyebut NTB sebagai contoh nyata keberhasilan pengembangan industri BPRS di tengah tekanan nasional.
“Lombok ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat belajar. Industri BPRS di sini menunjukkan kinerja yang sehat dan bisa menjadi referensi nasional,” ujarnya.
Menurut Alfi, kondisi industri BPRS secara nasional saat ini sedang menghadapi tantangan, terutama dari sisi profitabilitas dan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Namun, NTB justru menunjukkan performa berbeda.
Data menunjukkan, pangsa pasar BPRS di NTB mencapai hampir 50 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 10 persen. Selain itu, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) juga sangat rendah, berada di kisaran 1 persen.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, serta kedekatan dengan masyarakat yang religius,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menilai sistem ekonomi syariah menjadi solusi di tengah ketidakpastian global. Ia menyoroti volatilitas harga energi dan konflik geopolitik yang memengaruhi dunia usaha.
“Bagi pengusaha, yang paling penting adalah kepastian. Sistem syariah menawarkan itu melalui akad yang jelas dan mekanisme bagi hasil,” tegasnya.
Iqbal menambahkan, sistem syariah mampu meredam praktik spekulatif dan menjaga stabilitas keuangan, khususnya bagi sektor mikro dan ultra mikro yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi.
Untuk memperkuat posisi NTB sebagai pusat ekonomi syariah, Pemprov NTB tengah mendorong transformasi seluruh BPR milik daerah menjadi BPRS. Selain itu, pembenahan Bank NTB Syariah juga terus dilakukan sebagai lokomotif perbankan daerah.
Langkah lain yang ditempuh adalah konsolidasi lembaga keuangan daerah agar lebih fokus dalam pembiayaan sektor ultra mikro.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengapresiasi Himbarsi yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026. Ia menilai kepercayaan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi NTB dalam peta ekonomi syariah nasional.
Rakernas yang mengusung tema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” diikuti lebih dari 140 BPRS dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta pelaku UMKM dari berbagai daerah. (*)
