Mataram, katada.id— DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (22/4). Evaluasi tersebut menjadi sorotan utama dalam upaya memperbaiki kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam forum itu DPRD juga menyerahkan keputusan resmi atas LKPJ 2025 kepada Pemerintah Provinsi NTB. Rekomendasi yang disampaikan mencerminkan fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menilai kritik dan rekomendasi DPRD sebagai bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa perbaikan kinerja tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
“Kritik untuk memperbaiki adalah bentuk keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsinya. Kemajuan daerah lahir dari kolektivitas,” ujar Iqbal.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan NTB ke depan semakin kompleks, terutama terkait peningkatan kebutuhan lapangan kerja, dinamika global, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Tuntutan lapangan kerja semakin besar, situasi global terus berubah, sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itu, kita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II hasil seleksi terbuka kepada DPRD. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB, terutama dalam mendorong pembangunan yang lebih akuntabel, responsif, dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah. (*)
